Politik Dinasti Dinilai Ganggu Keadilan Pemilu

Jakarta: Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyoroti wacana anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, yang menjadi Wali Kota Depok. Wacana itu disebut bisa membawa masalah.

"Saat kerabat-kerabat pejabat maju, apakah dia tidak mengganggu prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dari pemilu (pemilihan umum)? Itu persoalannya," kata Denny dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk ‘Di Balik Politik Dinasti Jokowi Ada Motif Ekonomi?' Minggu, 9 Juli 2023.

Denny mengatakan kerabat pejabat seyogianya tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal itu juga sudah tercantum dalam putusan MK.

"Namun saya berpandangan pemilu kita masih rentan dari penyimpangan-penyimpangan. Sayangnya tidak bisa selesai lewat proses dan sistem yang ada," ujar eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) itu.

Denny mencontohkan hasil pemilu terkait anak Jokowi lainnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi Wali Kota Surakarta. Hasil pemilu itu dituding telah diatur.

"Salah satu sumber saya mengatakan bahwasannya itu sudah dalam desain pemenangan. Tentu perlu kroscek dan klarifikasi lagi, tapi saya tidak terlalu yakin pemilu di Solo jujur dan adil," ujar dia.

Denny mengingatkan perbedaan antara demokrasi dan monarki. Muruah sistem demokrasi ialah adanya meritokrasi melalui pemilu lima tahun sekali. Sedangkan, sistem monarki hanya berpatokan garis keturunan.

Selain itu, Denny menyinggung penafsiran survei yang seakan-akan publik didorong memilih sosok yang populer. Sebab, survei-survei terkini hanya memetakan elektabilitas dan popularitas calon pemimpin.

"Tidak dilihat lebih dalam soal kapasitas dan integritasnya," tutur dia.

https://www.youtube.com/watch?v=8gVm0PgK3CQ