Demi Capai NZE, Penutupan PLTU Terakhir pada 2058

Jakarta: Pemerintah memastikan penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara terakhir dilakukan pada 2058.
 
Setelah 2030, pemerintah juga memastikan tidak ada penambahan proyek PLTU batu bara di dalam negeri dan digantikan dengan pembangkit energi terbarukan.
 
Itu semua dilakukan demi merealisasikan netralitas karbon di 2060.
 
"PLTU batu bara terakhir akan ditutup di 2058. Pemerintah telah menetapkan strategi untuk mengurangi PLTU batu bara secara bertahap setelah 2030," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi pers 'Indonesia Energy Transition Dialogue 2023" dilansir Media Indonesia, Selasa, 19 September 2023.
 
Berdasarkan peta jalan transisi energi, Indonesia akan mengembangkan 700 gigawatt (GW) energi terbarukan dalam bauran energi, yang berasal dari tenaga surya, air, laut, panas bumi, dan nuklir.
 
Arifin juga menjelaskan, pembangkit tenaga surya akan mulai ditingkatkan secara masif di 2030. Lalu, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi hingga kapasitas 22 GW.

Baca juga: Menanti Restu 3 Kementerian untuk Program Pensiun Dini PLTU

Pemerintah siapkan dana bangun 20 wilayah kerja 

Pemerintah, lanjut dia, telah menyediakan dana untuk membangun di 20 wilayah kerja panas bumi. Kemudian ditargetkan juga pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir di 2039.
 
"Kita perlu meningkatkan energi terbarukan serta mengurangi pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan listrik yang diperkirakan mencapai 1.942 terawatt jam (TWh) di 2060," jelas dia.
 
Untuk merealisasikan penutupan PLTU batu bara dan program-program energi terbarukan, Arifin menegaskan pemerintah membutuhkan bantuan atau donor pendanaan dari asing. Misalnya, dari program Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) dari negara maju.
 
Program itu telah diluncurkan pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022. Nilai pendanaan tersebut mencapai USD20 miliar atau sekitar Rp300 triliun.
 
(Insi Nantika Jelita)