Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersama jajaran militernya. (KCNA)
Seoul: Pemerintah Korea Selatan secara resmi mengecam pengakuan publik perdana Korea Utara tentang pengiriman pasukannya ke Rusia untuk mendukung perang melawan Ukraina.
Dalam pernyataan pada Senin kemarin, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menuduh Pyongyang “mengejek” masyarakat internasional dengan membenarkan pengerahan pasukan tersebut.
Kecaman ini muncul menyusul laporan media pemerintah Korea Utara yang mengonfirmasi pengiriman pasukan berdasarkan perjanjian pertahanan bersama dengan Rusia. Korea Utara menyatakan tindakan ini sah secara hukum internasional dan dilakukan atas perintah pemimpin Kim Jong-un.
Pelanggaran hukum internasional
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menegaskan bahwa kerja sama militer antara Pyongyang dan Moskow merupakan “pelanggaran serius terhadap Piagam PBB dan resolusi Dewan Keamanan PBB.” Seoul mendesak kedua negara untuk segera menghentikan kerja sama militer yang dinilai mengancam stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan Eropa.
“Kami akan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala ancaman terhadap keamanan nasional,” bunyi pernyataan resmi tersebut, dikutip dari Yonhap News Agency, Senin, 28 April 2025. Langkah Korea Utara ini dipandang sebagai eskalasi baru dalam ketegangan global terkait perang di Ukraina.
Dampak regional dan global
Pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia semakin memperumit dinamika keamanan di Asia Timur. Pemerintah Korea Selatan menyatakan kekhawatiran mendalam atas dampak jangka panjang kerja sama militer antara kedua negara terhadap stabilitas regional.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen Seoul untuk memperkuat kerja sama dengan sekutu internasional dalam menanggapi perkembangan terbaru dari Korea Utara. Langkah Korea Utara dinilai semakin mengisolasi diri dari komunitas global dan memperburuk situasi keamanan dunia. (
Muhammad Adyatma Damardjati)
Baca juga:
Korea Utara Konfirmasi Pengiriman Pasukan ‘Pahlawan’ ke Rusia