Tujuan Prabowo Bentuk Danantara dan Hambatannya

Jakarta: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, memerinci alasan Presiden Prabowo Subianto, membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Prabowo disebut ingin memaksimalkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

"Jadi Pak Presiden itu merasa, dan saya pun mendukung. Poinnya ini, kita itu banyak sekali aset-aset BUMN (yang bisa dimaksimalkan)," kata Thomas, dalam acara "Semangat Awal Tahun 2025" yang digagas salah satu media daring, di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.

Hal itu dikatakan Thomas, dalam program salah satu media daring di Jakarta. Ide superholding itu, kata Thomas, bukan hal baru di BUMN, termasuk menjadi cikal Mind ID dan InJourney.

"Nah, ini kan mau disatukan. Cuma disatukan bukan cuma untuk asetnya sih. Tapi bagaimana, Pak Presiden selalu mengingatkan pola Temasek, pola apa," sebut dia.

 

Baca: Pilar Penting, Danantara Dinilai Dapat Capai Target Presiden Prabowo

Prabowo, kata Thomas, ingin meningkatkan investasi dengan meraup sebanyak mungkin investor. Hal ini diyakini dapat mendukung proyek-proyek strategis, seperti hilirisasi.

"Jadi ini contoh aja. Jadi pemikirannya itu. Kita seharusnya mencari cara supaya pooling kita lebih kuat dari segi keuangannya," imbuhnya.

Pengamat sektor BUMN Herry Gunawan, menilai upaya Prabowo ini. Menurut dia, Danantara menghadapi resistensi dari banyak pihak, termasuk instansi yang menaungi BUMN. Karena, tak lagi leluasa menentukan posisi direksi dan komisaris BUMN.

"Bukan rahasia lagi, direksi dan komisaris BUMN sering kali diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki pengalaman korporasi atau bahkan memiliki rekam jejak buruk," kata dia.

Di sisi lain, proses yang melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Negara, punya hambatan tersendiri. Prabowo, kata Herry, mesti turun langsung membenahi hal ini.

Herry juga menegaskan ada hal yang mesti dipisahkan dari Danantara, khususnya jika ingin meniru Temasek di Malaysia. Yakni, memisah pengaruh politik dan membiarkan Danantara berjalan independen.

 

Baca juga: Danantara Dinilai Mampu Mengungguli Temasek jika Memenuhi Syarat Ini

"Danantara harus memiliki struktur yang memisahkan fungsi politik dari operasional. Hanya dengan begitu, ia bisa menjadi mesin ekonomi yang andal," pungkasnya.

Senada, Ekonom Hans Kwee menilai Danantara sebagai solusi penting, terkait pengelolaan BUMN. Dengan penggabungan aset, pengelolaan BUMN dinilai dapat lebih menyeluruh dan terintegrasi.

"Sebelumnya, pengelolaan BUMN terpisah-pisah di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Dengan penggabungan ini, kita bisa memiliki pandangan yang lebih holistik," tambahnya.

Meski demikian, dia mengingatkan ada tantangan besar bagi Danantara. Yakni, terkait keberadaan Kementerian BUMN yang dianggap tak relevan, ketika super holding sudah terbentuk.
?
"Sekarang kan akan ada superholding, tidak lagi ada direksi segala macem, semua diatur Danantara, mereka yang akan mengurus semuanya ke bawah," tutupnya.