Negara Disebut Butuh Rp1 T untuk Pemungutan Suara Ulang

Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan negara butuh sekitar Rp1 triliun, untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Kebutuhan anggaran itu berasal dari pos KPU, Bawaslu, DKPP hingga TNI Polri.

"Maka kemungkinan ada Rp1 triliun negara secara keseluruhan sampai ke pemerintah daerah harus menyiapkan," kata Dede saat rapat di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

Dede mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menyisir daerah yang masih memiliki anggaran untuk menggelar PSU. Termasuk daerah yang harus ditalangi APBN.

"Kita tidak bisa keluar dari ruangan ini dengan mengatakan akan meminta kepada daerah, kita harus bicara di sini mana yang disanggupi oleh daerah mana yang ditalangi oleh APBN," ucap dia.
 

Baca: Penyelenggara Pemilu Didorong Evauasi untuk Perbaiki Kualitas Demokrasi

Komisi II DPR memberi tenggat waktu satu minggu untuk mencarikan solusi terkait kebutuhan anggaran ini. "Kemendagri harus duduk secepatnya bersama KPU bersama Bawaslu kemudian pemerintah daerah mungkin kedepan kita kasih waktu dalam waktu 1 minggu ke depan harus ada jawaban," kata dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan 24 daerah untuk menggelar PSU Pilkada 2024. Perintah itu merupakan putusan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah yang berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025.

Dalam putusan MK, terdapat daerah yang harus menjalankan PSU pada satu hingga puluhan tempat pemungutan suara (TPS). Namun, ada juga yang harus PSU di seluruh TPS.