Pemprov Jakarta Didesak Percepat Normalisasi Sungai Ciliwung

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diminta mempercepat normalisasi Sungai Ciliwung yang terhambat pembebasan lahan. Sebab, Sungai Ciliwung memiliki fungsi utama dalam sistem drainase Jakarta.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan kapasitas Sungai Ciliwung semakin terbatas karena sedimentasi, penyempitan aliran, serta kurangnya upaya percepatan normalisasi. Sehingga, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan kiriman air dari wilayah hulu, yakni Bogor dan Depok, yang masuk melalui Kali Ciliwung meningkat drastis.

Sedangkan, aliran air menuju laut terhambat karen kapasitas sungai yang tak mencukupi. Akibatnya, air meluap ke permukiman di sekitarnya dan menyebabkan genangan di berbagai titik.

“Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Jakarta harus mempercepat normalisasi Kali Ciliwung yang masih menyisakan 17,7 km yang belum selesai,” ujar Yuke saat dihubungi, Selasa, 4 Maret 2025.

Yuke menegaskan Komisi D DPRD Jakarta akan mengawal upaya percepatan normalisasi Kali Ciliwung. Kemudian, memastikan Pemprov Jakarta mengambil langkah strategis dan terukur agar permasalahan ini tidak terus berulang setiap musim hujan.

Yuke menjelaskan proses normalisasi Kali Ciliwung lamban karena terkendala pembebasan lahan. Sehingga, penanganannya belum menemukan titik kesepakatan antara warga terdampak dan Pemprov Jakarta.

“Koordinasi dengan warga terdampak harus diperkuat agar proses ini tidak terus tertunda,” ujar Yuke.
 

Baca Juga:  Gubernur Jakarta Klaim Banjir Kiriman Sudah Jauh Berkurang

Yuke meminta Pemprov Jakarta memperbanyak kolam retensi, sumur resapan, serta embung di sekitar daerah aliran sungai. Tujuannya, meningkatkan infrastruktur pengendali banjir dan menjadi penampung air sebelum masuk ke Kali Ciliwung.

“Operasional pompa air harus ditingkatkan, terutama di daerah yang menjadi titik kritis luapan Ciliwung seperti Kampung Melayu, Bukit Duri, dan Manggarai,” kata Yuke.

Yuke menegaskan luapan Kali Ciliwung bukan hanya tanggung jawab Pemprov Jakarta. Pemerintah pusat serta daerah penyangga, seperti Bogor dan Depok, juga punya andil besar menangani permasalahan tersebut.

“Pengelolaan air di hulu harus diperbaiki dengan membangun lebih banyak waduk serta menata ulang kawasan resapan air agar aliran ke Jakarta lebih terkendali,” ujar dia.