Menkeu Kini Ikut Rapat Dewan Gubernur BI, Ini Alasannya

Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, kini menteri keuangan (menkeu) bergabung dalam rapat Dewan gubernur Bank Indonesia secara bulanan.

Ia beralasan berdasarkan pasal 43 ayat 1 huruf A Undang-Undang Bank Indonesia, rapat dewan gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter dapat dihadiri seorang menteri atau yang diwakilkan.

"Ini dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara," ujar Perry dalam pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan November 2025 secara daring, dikutip Kamis, 20 November 2025.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, dewan gubernur menilai penting kehadiran menkeu untuk memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah, yang selama ini terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kehadiran Menteri Keuangan dalam rapat Dewan Gubernur mulai dilakukan pada November 2025 melalui surat undangan resmi dari Gubernur BI. Apabila menteri keuangan diwakili oleh wakil menteri keuangan, maka diperlukan surat kuasa dari menteri keuangan.

"Pada rapat Dewan Gubernur kali ini, kehadiran pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Jiwadono, berdasarkan surat kuasa Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa)," tutur Perry.
 

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Perkuat sinergi fiskal dan moneter

Dari kehadiran Wakil Menteri Keuangan tersebut, ungkapnya, banyak informasi penting yang disampaikan kepada BI untuk mempererat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI diarahkan secara bersama untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global.

Koordinasi ini dianggap penting untuk membangun ekspektasi positif di masyarakat. Ekspektasi yang kuat akan meningkatkan kepercayaan terhadap efektivitas kebijakan.

"Dengan membangun ekspektasi, confident semakin baik sehingga efektivitas kebijakan moneter bank sentral dan kebijakan fiskal pemerintah akan semakin baik," kata Perry.

Ia membeberkan dalam RDG yang digelar Selasa-Rabu, 18-19 November 2025, Wamenkeu Thomas Jiwadono menyampaikan update terkait ekspansi fiskal pemerintah, baik melalui pengeluaran kementerian/lembaga, maupun program sosial dan ekonomi kerakyatan.

Selain itu, wamenkeu juga memaparkan rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik dalam maupun luar negeri. Rencana ini penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk stabilitas nilai tukar.

Dengan sinergi tersebut, penerbitan SBN di pasar domestik maupun global diharapkan semakin selaras dengan operasi moneter Bank Indonesia.