Trump Siap Kirim Rudal Patriot untuk Ukraina, Beri Rusia Tenggat 50 Hari

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara mengejutkan mengubah haluan kebijakan luar negerinya terhadap konflik Ukraina–Rusia. Dalam pernyataan di Gedung Putih pada Minggu, 13 Juli 2025, Trump mengumumkan rencana pengiriman besar-besaran senjata ke Ukraina, sekaligus memberi ultimatum 50 hari kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyepakati perdamaian, atau menghadapi sanksi sekunder penuh dari Washington.

“Kami telah mencapai kesepakatan hari ini. Kami akan mengirim senjata, dan mereka akan membayarnya. Kami memproduksi, mereka membayar. Negara-negara itu kaya,” ujar Trump kepada wartawan di Oval Office.
 

Baca: Trump Ancam Rusia Tarif 100% Jika Tidak Segera Damai dengan Ukraina.

Dikutip dari Sky News, Selasa, 15 Juli 2025, Trump menyampaikan bahwa senjata-senjata tersebut akan dibeli oleh negara-negara anggota NATO, bukan langsung oleh AS lalu disalurkan ke Ukraina atau digunakan untuk menggantikan stok mereka yang sudah diberikan ke Kyiv.

Berbeda dengan bantuan militer langsung era Presiden Joe Biden, pendekatan Trump dikemas sebagai sebuah “kesepakatan” finansial.

Ia menekankan bahwa AS akan tetap memperoleh keuntungan melalui produksi senjata di dalam negeri, menjaga lapangan kerja dan rantai pasok domestik.

Detail teknis kesepakatan ini belum sepenuhnya dijelaskan. Namun, diperkirakan NATO atau negara-negara anggotanya akan membeli persenjataan buatan AS, seperti sistem rudal Patriot, yang kemudian akan dialihkan ke Ukraina atau digunakan sebagai pengganti sistem yang telah diberikan ke Kyiv.

Para pejabat NATO merujuk semua pertanyaan teknis kepada Gedung Putih, yang hingga kini belum memberikan rincian lebih lanjut. Jenis senjata yang akan dikirim, apakah ofensif maupun defensif, juga belum dikonfirmasi.

Selain paket senjata, Trump juga mengirim sinyal keras kepada Moskow. Ia menyatakan bahwa Putin memiliki waktu 50 hari untuk menyepakati perjanjian damai, atau menghadapi sanksi sekunder 100 persen. Sanksi tersebut diyakini akan menargetkan negara-negara ketiga yang menjual senjata ke Rusia atau membeli minyak Rusia.

Langkah ini dimaksudkan untuk menekan negara-negara mitra Rusia agar turut mendesak Kremlin menuju perundingan damai. Namun, analis memperingatkan bahwa taktik ini juga memberi waktu bagi Moskow untuk menunda-nunda keputusan. Sifat Trump yang kerap mengubah kebijakan secara mendadak juga membuat efektivitas ultimatum ini diragukan.

Meski retorikanya berubah, Trump belum menjelaskan bagaimana ia akan merespons jika Rusia meningkatkan serangan dalam waktu dekat. Ketika ditanya tentang respons AS jika Putin terus menggempur Ukraina, Trump hanya menjawab: “Jangan ajukan pertanyaan seperti itu.”

Selama ini, Biden memilih memperkuat pertahanan Ukraina untuk bertahan dalam perang jangka panjang. Sementara Trump, yang berkampanye untuk mengakhiri perang dengan cepat, kini menghadapi dilema strategis: mengirim cukup senjata untuk membuat Ukraina menang, atau menjaga batas dukungan agar perang tidak berlarut-larut.

Perubahan kebijakan ini menandai momen penting dalam konflik Ukraina–Rusia. Namun, apakah retorika keras dan pendekatan transaksional Trump akan cukup untuk memaksa Putin ke meja perundingan—masih menjadi pertanyaan besar.

(Muhammad Reyhansyah)