BPKH Gandeng PBNU Perkuat Tata Kelola Dana Haji

Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan kunjungan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025. Pertemuan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BPKH dan PBNU, sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menekankan pentingnya peran PBNU dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan haji. Menurutnya, kerja sama dengan PBNU merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan dana haji yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

“Kolaborasi dengan PBNU adalah langkah kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan haji yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan umat,” ujar Fadlul Imansyah dalam pertemuan tersebut.

Baca: Pengelolaan Dana Haji 2024 Diklaim Mencapai Target

Dalam kesempatan ini, BPKH juga meminta dukungan PBNU terkait revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi ini bertujuan menyelaraskan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Diharapkan, perubahan aturan ini dapat meningkatkan tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih baik dan menjamin kepentingan umat.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyambut baik inisiatif BPKH dalam menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat Islam. PBNU menyatakan kesiapannya untuk mendukung BPKH dalam upaya meningkatkan literasi keuangan haji, pemberdayaan ekonomi umat, serta pendampingan bagi calon jamaah haji.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, BPKH dan PBNU sepakat untuk menyusun Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup berbagai bidang kerja sama, seperti literasi keuangan haji, fatwa keuangan haji, riset, dan penguatan kelembagaan.

Sinergi antara BPKH dan PBNU diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji di Indonesia serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat Islam. Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota Badan Pelaksana BPKH, antara lain Sulistyowati, Acep Riana Jayaprawira, dan Arief Mufraini, serta jajaran pengurus PBNU.