Rayakan Hari Perempuan Internasional, Ini Sejarah Gerakan Perempuan di Indonesia

Jakarta: Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2025 yang jatuh pada 8 Maret lalu, penting untuk menelusuri kembali perjalanan panjang gerakan perempuan di Indonesia. Gerakan ini telah melalui berbagai fase, mulai dari masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi, dengan berbagai tantangan dan pencapaian yang signifikan. Gerakan perempuan di Indonesia bukanlah fenomena baru.

Sejak sebelum kemerdekaan, perempuan Indonesia telah memainkan peran penting dalam perjuangan melawan penjajahan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Meskipun konsep kesetaraan gender tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, semangat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan telah menjadi bagian integral dari gerakan ini. Berikut sejarah gerakan Indonesia dari masa ke masa.
 

Masa Pra-Kemerdekaan: Awal Kebangkitan Gerakan Perempuan

Dr. Muhadjir Darwin, Staf peneliti pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada (UGM) menulis jurnal "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa" pada tahun 2004.

Gerakan perempuan di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda. Organisasi perempuan pertama di Indonesia adalah Poetri Mardika, yang didirikan dengan bantuan Boedi Oetomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal gerakan perempuan yang lebih besar di kemudian hari.

Muhadjir Darwin mencatat bahwa "Kelahiran Poetri Mardika dan gerakan perempuan di Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dari gerakan nasionalisme dan internasional yang memperjuangkan emansipasi, nasionalisme, dan kebebasan dari kolonialisme."

Pada tahun 1928, gerakan perempuan Indonesia mencapai tonggak penting dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan I di Yogyakarta. Kongres ini melahirkan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), yang kemudian berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII).

Agenda utama kongres ini adalah pendidikan untuk perempuan, nasib yatim piatu dan janda, perkawinan anak-anak, serta reformasi undang-undang perkawinan Islam. "Walaupun sudah tiga perempat abad berlalu, tema-tema tersebut masih relevan dengan situasi perempuan Indonesia saat ini," tulis Muhadjir Darwin.

Pada masa pendudukan Jepang, gerakan perempuan menghadapi tantangan baru. Jepang membubarkan semua organisasi perempuan yang ada dan menggantinya dengan organisasi bentukan mereka sendiri, seperti Fujinkai.

Meskipun demikian, perempuan Indonesia tetap berusaha mempertahankan semangat perjuangan mereka secara sembunyi-sembunyi. "Pada era ini, perempuan memperoleh kesempatan untuk melakukan tempahan mental dan fisik di bawah kekuasaan Jepang sambil tetap terus berupaya menggalang persatuan dengan sesama pejuang perempuan," tulis Muhadjir Darwin.
 

Masa Pemerintahan Soekarno: Perjuangan Politik dan Kesetaraan

Setelah kemerdekaan, gerakan perempuan terus berkembang. Pada masa pemerintahan Soekarno, perempuan mulai terlibat dalam politik. "Pada masa Soekarno, perempuan telah diakui haknya dalam politik, baik hak pilih dalam pemilihan umum 1955, atau untuk duduk sebagai anggota parlemen," tulis Muhadjir Darwin.

Salah satu pencapaian penting pada era ini adalah keluarnya Undang-Undang No. 80/1958 yang mengatur prinsip pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Namun, perjuangan perempuan tidak selalu mulus. Isu poligami menjadi salah satu tantangan besar. "Perjuangan untuk menentang poligami akhirnya sampai pada Komisi Perkawinan Parlemen yang kemudian mengumumkan Keputusan 19/1952 tentang tunjangan pensiun diberikan dua kali bagi janda-jandanya yang tidak lebih dari 4 orang," tulis Muhadjir Darwin. Keputusan ini menuai protes dari berbagai organisasi perempuan, termasuk Perwari.
 

Masa Pemerintahan Soeharto: Kooptasi dan Kebangkitan LSM

Meskipun ada beberapa kemajuan, Orde Baru juga dikenal sebagai era yang represif terhadap gerakan perempuan. Salah satu fenomena negatif yang menonjol adalah kooptasi organisasi perempuan oleh negara melalui politik tunggal Golkar. 

"Organisasi perempuan juga menjadi korban kooptasi negara. Ini terjadi ketika pada bulan Desember 1975 Pemerintahan Orde Baru menyelenggarakan Musyawarah Kerja Sekber Golkar yang menyusun program konsolidasi organisasi dan perjuangan bagi tegaknya Orde Baru," tulis Darwin.

Sebanyak 23 organisasi perempuan dipaksa bergabung dengan Himpunan Wanita Karya (HWK) sebagai bagaian dari Golkar, menghilangkan otonomi mereka dan membatasi ruang gerak perjuangan.

Orde Baru juga menciptakan organisasi-organisasi Istri seperti Dharma Wanita untuk istri pegawai negeri. Hal ini dinilai Darwin menegaskan posisi perempuan semata-mata sebagai "konco wingking" laki-laki.

Pada tahun 1980-an dan 1990-an, sebagai upaya melawan kontrol pemerintah, lembaga swaaya masyarakat (LSM) yang menuntut gerakan lebih independen muncul, sepert Yayasan Annisa Swasti (1982) dan Yayasan Solidaritas Perempuan (1990).

Meskipun demikian, era Soeharto juga mencatat beberapa kemajuan, seperti keluarnya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang membatasi poligami bagi pegawai negeri. Selain itu, dibentuknya Kementerian Muda Urusan Peranan Wanita menjadi simbol pengakuan negara terhadap peran perempuan dalam pembangunan.

Pada tahun 1984, pemerintah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskirimasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Landasan hukum internasional bagi perjuangan kesetaraan gender. Namun, upaya penegakkannya dinilai tidak optimal dikarenakan posisi tawar perempuan dalam kebijakan publik.
 

Baca Juga: 5 Pemimpin Perempuan yang Paling Berkuasa dalam Sejarah

 

Era Reformasi: Tantangan Baru dan Harapan

Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, gerakan perempuan menghadapi tantangan baru. "Indonesia pasca reformasi 1997 mengalami kekacauan dalam banyak hal, seperti korupsi yang semakin merajalela, konflik suku dan agama, serta situasi ekonomi yang semakin terpuruk," tulis Muhadjir Darwin. Dalam situasi ini, isu-isu perempuan seringkali terabaikan.

Namun, ada juga kemajuan yang patut dicatat, seperti keluarnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. "Inpres ini dapat dikatakan sebagai produk yang monumental dari perjuangan perempuan," tulis Muhadjir Darwin. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi banyak kendala.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. "Masih banyak perempuan yang mengalami pelecehan, menjadi korban kekerasan, mengalami marginalisasi baik di rumah tangga atau di tempat kerja," tulis Muhadjir Darwin. Hukum yang ada belum sepenuhnya berpihak pada perempuan, sehingga banyak kasus kekerasan dan diskriminasi yang tidak terselesaikan.

Selain itu, isu poligami masih menjadi masalah yang seringkali menimbulkan kontroversi. "Bangkitnya wacana poligami dan praktik poligami oleh sejumlah elit politik dan elit masyarakat menunjukkan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender masih panjang," tulis Muhadjir Darwin.

Gerakan perempuan di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dan berliku. Dari masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi, perempuan Indonesia terus memperjuangkan hak-hak mereka meskipun menghadapi berbagai tantangan.

"Secara umum dapat dikatakan bahwa baik sebelum kemerdekaan atau setelahnya, ada bukti kemajuan nyata yang dialami perempuan," tulis Muhadjir Darwin. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai kesetaraan gender yang seutuhnya.

Dalam menyambut Hari Perempuan Internasional 2025, mari kita terus mendukung dan memperjuangkan hak-hak perempuan, karena kemajuan perempuan adalah kemajuan bangsa.

"Perjuangan kesetaraan gender perlu mengalami revitalisasi. Perjuangan tersebut harus diletakkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas, yaitu membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin, suku, atau agama," tulis Muhadjir Darwin. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua.