Gedung DPRD Jepara yang Hancur Dirusak Massa Segera Diperbaiki

Jepara: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan rehabilitasi atau perbaikan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hancur usai dirusak massa beberapa Waktu lalu. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan mengalokasikan anggaran Belanja tidak terduga (BTT) untuk perbaikan gedung wakil rakyat itu.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengatakan Kementerian PU sudah meninjau langsung kondisi gedung DPRD dan segera menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Witiarso menyebut meski akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, namun pihaknya akan tetap menyiapkan anggaran untuk menutupi kekurangan.

"Yang penting kita siap menanggung kekurangannya. Karena dana dari pusat hanya menyisir pada fisiknya saja, sementara untuk nonfisiknya kemungkinan bisa kita penuhi melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," kata Witiarso di Jepara, Senin, 8 Agustus 2025.
 

Baca: Wali Kota Bekasi Tunggu Sikap Pemprov Jabar soal Evaluasi Tunjangan DPRD

Sebelumnya Pemkab Jepara telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait langkah percepatan rehabilitasi. Dari hasil diskusi itu, Pemkab menyiapkan opsi penggunaan BTT.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu), postur APBD Jepara 2025 untuk BTT sebesar Rp13,50 miliar. Hingga Agustus 2025, realisasinya baru Rp480 juta atau 3,58 persen. Dengan demikian, masih tersedia sekitar Rp13,02 miliar yang dapat digunakan apabila dibutuhkan untuk menutup biaya nonfisik perbaikan DPRD.

Meski demikian, Witiarso menegaskan hingga saat ini belum ada angka final terkait kerugian akibat pembakaran dan pengerusakan gedung DPRD. “Detail kerugian masih dihitung, nanti kalau sudah final akan kami sampaikan,” ungkap Witiarso.

Sementara Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, membeberkan jika nantinya rapat DPRD akan direlokasi ke aula lantai 3 OPD bersama. Sementara untuk paripurna akan dilaksanakan di Gedung Shima Setda Jepara. Kemudian untuk anggota DPRD bisa menyesuaikan dan tentatif sesuai dengan agenda yang ada.