Dugaan Lobi Politik di Industri Rokok Dikritik

Jakarta: Senior advisor Center of Human and Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (CHED ITBAD) Mukhaer Pakkanna, menyoroti industri rokok yang masih berjaya. Dia menduga adanya lobi politik dalam bisnis tembakau tersebut.

“Industri rokok memiliki lobi politik yang kuat, bahkan hingga level desa. Intervensi industri tembakau (Tobacco Industry Interference/TII) adalah hambatan utama dalam pengendalian tembakau," kata Mukhaer melalui keterangan tertulis, Sabtu, 23 Agustus 2025.

Hal itu disampaikannya saat diskusi bertajuk 'Membaca RAPBN 2026: Target Penerimaan Cukai Rokok untuk Rakyat apa Pemerintah?'. Mukhaer menyoroti dilema antara penerimaan negara dari cukai rokok dengan biaya sosial dan kesehatan. Kedua unsur itu justru harus ditanggung masyarakat akibat konsumsi rokok.
 

Baca: Kemenkes dan Kenvue Indonesia Luncurkan Kampanye Berhenti Merokok Nasional

"Surplus ekonomi keluarga miskin banyak dialihkan ke industri rokok. Industri rokok menjadi kaya raya berkat kontribusi masyarakat miskin, petani tembakau, buruh industri, bahkan anak-anak yang menjadi konsumen," ujar Mukhaer.

Kepala Pusat Studi CHED ITBAD Roosita Meilani Dewi menyebut fenomena ekonomi rokok di Indonesia sebagai serakanomics. Karena membuat masyarakat terkunci pada pola konsumsi.

“Industri rokok mengeksploitasi konsumen kecanduan, membuat masyarakat terkunci dalam pola konsumsi. Mereka sengaja menyasar anak-anak, remaja, perempuan, dan kelompok miskin. Industri meraup untung besar, tapi biaya kesehatan dan sosial dipindahkan ke masyarakat," ujar Roosita.

Di sisi lain, ekonom Abdillah Ahsan menilai fenomena turunnya konsumsi rokok tidak merusak ekonomi. Justru menguatkan daya tahan bangsa.

“Jika masyarakat berhenti merokok, pengeluaran rumah tangga akan dialihkan ke pendidikan, gizi, dan kebutuhan produktif lainnya. Konsumsi rokok yang menurun membuat masyarakat lebih sehat dan produktif, sehingga ekonomi kita lebih kuat,” kata Abdillah.