Hashim Peringatkan Risiko Penurunan Nilai Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jakarta: Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi penurunan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran modal asing keluar (capital outflow). Kondisi ini berisiko terjadi jika persoalan pasar modal Indonesia terkait evaluasi MSCI tidak segera diselesaikan.

“Saya mau terus terang saja, tapi ini masalah amat sangat serius. Jangan sampai rupiah jadi Rp21.000 atau Rp22.000 (per dolar AS). Ini mempunyai dampak politik yang luar biasa negatif,” ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 29 Oktober 2026.
 

Hashim menjelaskan bahwa risiko penurunan status pasar modal Indonesia menjadi standalone market berpotensi mengurangi sumber pendanaan di pasar modal domestik karena investor asing berpotensi menarik investasinya. Arus modal keluar tersebut berisiko penurunan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya pembayaran utang luar negeri Indonesia.

“Saya mohon kepada kawan-kawan dari Kadin, ini masalah sangat-sangat serius,” kata Hashim.

Menurut Hashim, persoalan ini memerlukan perhatian serius mengingat ada sekitar 32,7 juta warga negara Indonesia yang tercatat memiliki akun investasi saham berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menyoroti indikasi praktik perdagangan saham yang tidak sehat, termasuk aksi "goreng" harga saham, keterbatasan porsi saham publik (free float), serta rasio harga terhadap laba (P/E ratio) yang dinilai tidak wajar.

“Jangan sampai kawan-kawan Kadin juga ikut dengan praktik-praktik goreng-gorengan. Saya kira ini nanti yang jadi korban adalah 32.700.000 kawan-kawan kita, saudara-saudara kita,” ucap Hashim.


Rupiah vs dolar AS. Foto: Dok. Media Indonesia.

Ia mencontohkan kasus pasar saham di Turki yang perlu dicegah di Indonesia melalui penguatan pengawasan dan kepatuhan ketentuan pasar modal. Hashim juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapat penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pemerintah memitigasi risiko terkait evaluasi MSCI.

Dia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak tegas praktik perdagangan saham yang melanggar hukum.