Polri Beberkan Modus Penyadapan Ilegal LSP: Perintahkan Sadap Lalu Hapus Jejak Log

Jakarta: Bareskrim Polri mengungkap modus operandi kasus penyadapan ilegal (illegal tapping) yang menyasar nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, hingga tokoh publik. Para tersangka memerintahkan tindakan penyadapan secara sewenang-wenang tanpa adanya dasar hukum maupun surat permohonan resmi dari penyidik.

"Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran LP (laporan polisi)," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam, 3 November 2026.

Para tersangka diduga melancarkan aksinya sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Penyadapan tersebut juga sengaja menghapus jejak log pada Oktober 2026.
 

"Penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut," ucap Asep.

Aksi penyadapan ilegal tersebut menyasar berbagai elemen penting nasional. Mulai dari nomor telepon Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga para pengusaha.


Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Foto: Tangkapan layar.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni berinisial LSP, ASN, dan EH, berdasarkan hasil scientific crime investigation serta manajemen penanganan perkara. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa intensif sebagai saksi.

Guna mengusut tuntas perkara ini, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 11 unit ponsel, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk.

(Metrotvnews.com/Azri Arifin)