RUU Perampasan Aset Disetujui untuk Disahkan di Rapat Paripurna

Komisi III DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Foto: Metro TV.

RUU Perampasan Aset Disetujui untuk Disahkan di Rapat Paripurna

Gabriella Thesa Widiari • 18 November 2026 14:28

Jakarta: Komisi III DPR RI dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan akan dilakukan dalam rapat paripurna DPR terdekat.

Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Dari pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej.

"Apakah Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disetujui dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Seluruh fraksi menyetujui RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Sejumlah fraksi memberikan catatan.


Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan Komisi III DPR RI saat menghadiri rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset. Foto: Metro TV.

Ketua Panja sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan panja telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam naskah RUU tentang Perampasan Aset. Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Dia menyampaikan terdapat 10 pokok pembahasan RUU Perampasan Aset, di antaranya asas hukum, ruang lingkup tindak pidana korupsi maupun penipuan berbasis teknologi seperti investasi bodong, hingga penegasan ancaman pidana mati bagi pelaku. Regulasi tersebut juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, jaminan pelindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, serta pengembalian aset kepada para korban.

(Gabriella Thesa Widiari)