Kasus Bansos Presiden Masih Berkaitan dengan OTT Juliari Batubara

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden yang kini diusut masih berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Bahan penyidikan ditemukan saat penyelidikan perkara sebelumnya diusut.

“Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Juni 2024.

Menurut Tessa, bahan kasus awal itu banyak ditemukan dugaan penyimpangan. Dari kasus pertama itu, KPK bisa mengembangkan ke dugaan penyaluran bansos untuk keluarga penerima harapan (PKH) di Kemensos yang kini terdakwanya sudah divonis bersalah.

Dari bahan OTT itu juga KPK bisa mengembangkan ke kasus dugaan korupsi dalam proyek bansos presiden. Untuk kasus ini, kata Tessa, permainan kotornya ada pada pengadaan, beda dengan yang sebelumnya yakni penyaluran.

“Penyelidikan melakukan proses, terus sekarang prosesnya sekarang di penyelidikan, pengadaan. Terakhir itu kan yang distribusi, sekarang yang pengadaannya,” ucap Tessa.
 

Baca juga: KPK Usut Alasan Tersangka Beli Tanah Terkait Korupsi di Tol Trans Sumatra

Negara ditaksir merugi Rp125 miliar atas permainan kotor ini. Namun, hitungan itu belum final karena penyidik masih melakukan pencarian bukti.

Total, ada tiga kasus dugaan korupsi pengadaan bansos yang diusut KPK. Perkara baru ini simultan didalami saat kasus korupsi pengadaan bansos untuk keluarga penerima harapan (PKH) di Kemensos berjalan.

“Pengembangan perkara distribusi bansos yang baru-baru sudah diputus oleh pengadilan tipikor, ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2024.

Tessa menjelaskan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren menjadi tersangka dalam kasus ini. Perkara ini simultan diusut dengan korupsi pengadaan bansos beras untuk keluarga penerima harapan (PKH) di Kemensos masuk ke persidangan.

“Karena pada saat perjalanan penyidikan perkara yang sudah putus itu, simultan juga penyelidikan perkara ini dimulai, berjalan,” ujar Tessa.