Jelang Pilkada 2024, Pemda Diminta Segera Teken NPHD

Jakarta: Pemerintah daerah (pemda) diminta mempercepat pemenuhan pendananaan pengamanan TNI-Polri dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal ini dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan pilkada.

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan secara daring melalui zoom meeting, Rabu, 13 November 2024. 
 
“Dengan sisa waktu hanya 14 hari lagi pilkada dukungan pendanaan sangat dibutuhkan untuk kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak. Karenanya diharapkan agar pemda segera menyelesaikan penyaluran pendanaan pengamanan pilkada serentak,” ujar Maurits, dalam keterangannya, Kamis, 14 November 2024.

Maurits meminta pemda segera memberikan kepastian agar kekurangan yang ada dapat disalurkan kepada TNI dan Polri sebelum pelaksanaan pemungutan suara. 

Pemerintah pusat juga telah membentuk tim untuk dukungan personel. Hal ini dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan dan melibatkan seluruh stakeholder dari tiap kementerian dan lembaga terkait.

“Progres penyaluran agar segera dilaporkan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah dengan mengirimkan data dan dokumen pendukung melalui contact person (administrator/operator), yang telah ditunjuk untuk masing-masing wilayah,” ujar Maurits.

Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah, yang telah menandatangani NPHD dengan TNI ada 511 daerah. Sedangkan, pemda yang telah menandatangani NPHD dengan Polri ada 535 daerah.

Jumlah yang telah merealisasikan 100 persen kepada TNI sebanyak 474 pemda, dan yang belum realisasi 19 pemda. Sedangkan, Jumlah pemda yang telah merealisasikan 100 persen kepada Polri sebanyak 494 pemda, dan yang belum realisasi 13 pemda.

“Oleh karena itu, pemda diharapkan melakukan monitoring terhadap persoalan-persoalan yang muncul di daerah pada kendala yang ditujukan sehingga NPHD bisa segera dicairkan,” ujar dia.