DPRD Minta Pemprov DKI Alokasikan Dana Bagi Hasil untuk Program Prioritas

Jakarta: Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov mengalokasikan tambahan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) untuk program prioritas pada 2025. Misalnya, penambahan armada Bus Transjakarta berbasis listrik.

“Terutama di Dishub terkait PSO pergantian penambahan mobil listrik. Sebab sudah banyak Bus DAMRI yang mogok-mogok, nanti berakibat pada pelayanan,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Basri Baco saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Dia menjelaskan anggaran DBH yang bersumber dari penambahan pendapatan transfer. Jumlahnya sebesar Rp1,26 triliun dari total Rp6,8 triliun.

Meskipun tambahan anggaran telah disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, tetap harus dikonsultasikan dengan komisi. Sehingga penggunaan anggaran DBH dapat sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta.
 

Baca juga:  Jakarta Alokasikan Rp2 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis

“Tolong dipastikan jangan sampai ada hal-hal yang jadi kebutuhan dasar tapi tidak bisa kita geser (realokasi) di RAPBD, padahal itu diperlukan,” ungkap dia.

Dia menjelaskan anggaran bagi hasil tersebut dibagi untuk tiga kategori. Yakni, pemenuhan fundamental kota global, pemenuhan kebutuhan belanja prioritas dan operasional, dan pemenuhan kegiatan proyek strategis nasional.

Untuk pemenuhan fundamental kota global dialikasikan ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp18,2 miliar. Lalu, Rp400 juta diperuntukan pada pemenuhan kebutuhan belanja prioritas dan operasional. Serta, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Rp2,2 miliar.

Begitu pula di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp21,7 miliar, Dinas Perhubungan Rp132,1 miliar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rp55,9 miliar.

Sedangkan untuk Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Rp119,5 miliar. Selain itu, pemenuhan kegiatan proyek strategis nasional dialokasikan ke Dinas Perhubungan Rp911,9 miliar.