Perbolehkan Pemda Rapat di Hotel, Ini Alasan Kemendagri

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengizinkan pemerintah daerah (pemda) untuk menggelar acara di hotel. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menuturkan ada dua data yang menjadi pertimbangan Kemendagri untuk memutuskan kebijakan relaksasi bagi kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.

Pertama, data belanja pemerintahan daerah dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), angkanya belum sesuai target. Kedua, data dari PHRI menunjukkan penurunan kinerja perhotelan, serta anjloknya tingkat hunian dan kegiatan di hotel yang berpotensi meningkatkan angka PHK karyawan hotel, juga berdampak pada ekosistem perhotelan secara menyeluruh, seperti catering, hingga transportasi. 

“Karena itu Pak Mendagri (Tito Karnavian) memutuskan untuk mengizinkan pemerintah daerah kembali menyelenggarakan kegiatan di hotel untuk mendorong perputaran roda ekonomi di daerah,” ujar Bima kepada Media Indonesia, Senin, 9 Juni 2025. 
 

Baca juga:  Antisipasi Karhutla, Pemprov Kalsel Usulkan Helikopter Water Bombing

Bima menyebut diperbolehkan kembali pemda menggelar acara di hotel untuk memaksimalkan belanja pemerintahan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, Bima meminta kebijakan tersebut dilakukan dengan selektif, serta prioritas pada substansi, dan frekuensi. Terkait ada tidaknya pembatasan anggaran untuk kegiatannya hingga fasilitas hotelnya, kata Bima, kepala daerah punya perhitungannya masing-masing. 

"Kepala daerah tentu punya hitungan masing masing soal mana yang perlu diprioritaskan,” ucap dia.

Bima menegaskan kebijakan diperbolehkannya pemda kembali berkegiatan di hotel sudah mulai aktif sejak hari ini.