Buruh: Diskon Listrik hingga BSU Cuma Dua Bulan, Pemerintah Lagi Senang Bercanda!

Jakarta: Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah berusaha meningkatkan daya beli masyarakat lewat beberapa insentif yang akan diberikan pada Juni mendatang.

Namun, dirinya juga memberikan catatan-catatan yang perlu diperhatikan pemerintah terkait insentif-insentif yang akan diberikan. Diskon tarif tol misalnya, Mirah menilai saat ini kondisi kelas menengah sudah menuju ke arah rentan miskin. Oleh karenanya, ia menilai diskon tarif tol tidak terlalu berpengaruh untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

"Diskon listrik misalnya itu membantu, tapi cuman dua bulan, saya minta itu sampai Desember 2025," ucap Mirah saat dihubungi, Kamis, 29 Mei 2025.

"Kalaupun ada bantuan subsidi upah, saya juga menyoroti ini lebih kecil dibandingkan yang 2022. Tapi kalau yang sekarang ini kan saya lihat hanya Rp150 ribu dan hanya (penerima upah) yang Rp3,5 juta ke bawah. Artinya itu ada penurunan. Usulan kami adalah kepada pemerintah untuk memberikan lebih panjang kembali kebijakan yang dimaksud misalnya sampai akhir Desember 2025," tutur Mirah menambahkan.
 

Baca juga: Pemerintah Guyur Bantuan Lagi Buat Masyarakat, Ini Rinciannya

(Ilustrasi buruh. Foto: dok MI)
 

Bantuan cuma dua bulan, pemerintah sedang bercanda

 
Mirah menyatakan pemerintah harus memasukkan para pekerja buruh ke dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos). Hal tersebut diyakini bisa lebih mendongkrak daya beli masyarakat dibandingkan dengan insentif-insentif yang akan diberikan pemerintah yang hanya berlangsung selama dua bulan saja.

"Kemudian kami juga meminta kepada pemerintah untuk turunkan harga, percuma kalau upahnya dinaikkan, kemudian diberikan bantuan subsidi upah, lalu ada diskon listrik dan sebagainya kalau harga pangan, harga sembako itu masih tinggi. Jadi turunkan harga sekarang juga. Saya sudah mengusulkan itu sejak Desember 2024 lalu pada menjelang Nataru (Natal dan Tahun Baru)," papar dia.

Mirah juga berharap kepada pemerintah untuk memberikan pelatihan reskilling maupun upskilling para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena menurutnya, saat ini telah terjadi perubahan industri dari konvensional menjadi era digitalisasi atau teknologi dan robotisasi. 

"Itu yang kami harap, jadi bukan hanya sekadar bantuan sementara. Kesannya kalau saya baca seperti becanda dan seperti tidak niat (memberikan insentif) karena hanya dua bulan," tandasnya.