Puan Beberkan Surat Permohonan Konsultasi Perubahan Rencana Induk Otorita IKN

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani membeberkan isi surat permohonan konsultasi perubahan rencana induk dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Kepala OIKN Basuki Hadimuljono sudah berbicara dengan pimpinan DPR terkait perubahan infrastruktur di IKN, salah satunya soal bandara.

"Permintaan dari kepala Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025.

DPR akan menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan peninjauan. Berikutnya, DPR akan menilai layak atau tidak bandara IKN dibuka untuk umum.

"Rencananya pada waktu yang nanti akan ditentukan, waktu yang terdekat," ujar Puan.

Selain bandara, ada permintaan perluasan rumah jabatan. Hal ini juga bakal menjadi target peninjauan oleh DPR apakah layak untuk diperluas.

"Ada juga permintaan perluasan rumah jabatan dan rumah-rumah yang lain, luasnya itu juga nanti akan ditinjau oleh pimpinan DPR dan anggota DPR untuk melihat, apakah memang layak untuk adanya perluasan atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN, setelah itu kita akan memutuskan apakah akan kami setuju atau tidak, dan hal-hal lain yang memang dibutuhkan," ucap Puan.
 

Baca juga: Puan Hadir Launching Tema HUT ke-80 RI: Bukan Sekadar Rangkaian Kata, Ini Pengingat Arah Perjuangan

DPR menerima surat permohonan konsultasi perubahan rencana induk dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir dalam Rapat Paripurna ke-25 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

"Kami perlu memberitahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara RI, yaitu Nomor B152/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025. Hal, permohonan konsultasi perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,” kata Adies di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu mengatakan surat permohonan ini menandai proses awal konsultasi antara DPR dan OIKN, sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait substansi perubahan dalam rencana induk pembangunan IKN. Namun, belum dijelaskan secara rinci poin-poin perubahan yang diajukan.