Perang Berlanjut, Menteri Radikal Israel Bergabung Kembali ke Pemerintahan

Tel Aviv: Perang di Gaza yang kembali memanas telah membawa dampak besar dalam politik Israel. Itamar Ben Gvir, ketua partai sayap kanan radikal Otzma Yehudit, resmi kembali bergabung dalam pemerintahan Israel setelah Knesset menyetujui pengangkatannya kembali sebagai Menteri Keamanan Nasional pada Rabu, 19 Maret 2025.

Melansir Times of Israel (ToI) pada Rabu, 19 Maret 2025, sebanyak 65 anggota Knesset menyetujui pengangkatan kembali Ben Gvir, sementara 46 lainnya menolak. Keputusan ini secara resmi membawa partai Otzma Yehudit kembali ke dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara penting terkait anggaran negara tahun 2025.

"Saya kembali malam ini untuk memimpin Kementerian Keamanan Nasional," kata Ben Gvir setelah pengangkatan tersebut, seperti dikutip Times of Israel pada 19 Maret 2025.

"Banyak pekerjaan menanti kami, dan saya akan terus melanjutkan kebijakan saya di bidang layanan penjara dan kepolisian," lanjutnya.

Ben Gvir juga menyatakan bahwa kembalinya dia ke pemerintahan merupakan tanggapan langsung atas keputusan Israel untuk melanjutkan perang di Gaza. Dia berterima kasih kepada Netanyahu dan berjanji bahwa mereka "akan bekerja untuk seluruh rakyat Israel."

Partai Otzma Yehudit sebelumnya keluar dari koalisi pemerintahan Netanyahu pada Januari 2025 sebagai bentuk protes terhadap kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata dengan Hamas. Ben Gvir saat itu menolak perjanjian tersebut karena dianggap sebagai "kemenangan bagi terorisme."

"Kami tidak akan kembali ke pemerintahan tanpa kemenangan penuh melawan Hamas dan realisasi penuh dari tujuan perang," ujar Ben Gvir saat itu.

Dalam pemungutan suara pada 19 Maret 2025, selain Ben Gvir, dua anggota Otzma Yehudit lainnya juga kembali ke kabinet. Amichai Eliyahu diangkat kembali sebagai Menteri Warisan, sementara Yitzhak Wasserlauf menjabat sebagai Menteri untuk Negev, Galilea, dan Ketahanan Nasional.
 

Baca Juga: Tolak Gencatan Senjata, Menteri Radikal Israel Ancam Keluar dari Pemerintahan

Ben Gvir, yang dikenal dengan kebijakan garis kerasnya, pernah menuai kontroversi karena memperburuk kondisi tahanan keamanan dan memperluas akses kepemilikan senjata bagi warga sipil selama menjabat sebelumnya sebagai Menteri Keamanan Nasional. Dalam sebuah pernyataan setelah pengangkatannya, dia menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan.

"Saya akan terus memperkuat keamanan internal Israel," tegas Ben Gvir.

Pemerintahan Netanyahu sendiri tampaknya memerlukan dukungan politik dari Otzma Yehudit untuk mempertahankan stabilitas koalisi. Dengan kembalinya Otzma Yehudit, Netanyahu kini mengendalikan mayoritas 68 kursi di Knesset dari total 120 kursi.

Hal ini memastikan bahwa Netanyahu memiliki cukup dukungan untuk meloloskan anggaran negara 2025 yang harus disahkan sebelum akhir Maret, jika tidak maka pemerintahan Netanyahu terancam jatuh dan pemilu dini dapat terjadi.

Keputusan untuk mengembalikan Ben Gvir ke kabinet diambil meskipun Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara, telah memperingatkan bahwa tindakan tersebut bisa menimbulkan masalah hukum. Baharav-Miara telah menuduh Ben Gvir melakukan intervensi ilegal dalam kebijakan kepolisian dan menyarankan Netanyahu untuk mempertimbangkan kembali pengangkatan tersebut.

Namun, Netanyahu tetap melanjutkan pengangkatan Ben Gvir dan mengabaikan keberatan dari Jaksa Agung.

Oposisi di Knesset mengecam keputusan tersebut. Anggota parlemen Naama Lazimi dari partai Demokrat menyebut keputusan ini sebagai "kegilaan."

"Sebuah faksi meninggalkan pemerintahan karena ada nyawa yang diselamatkan, lalu mereka kembali ketika nyawa-nyawa tersebut diabaikan," ujar Lazimi dalam perdebatan di Knesset.

Ben Gvir dan partainya diperkirakan akan memainkan peran penting dalam kebijakan keamanan Israel ke depan, terutama dalam konteks konflik yang terus berlanjut di Gaza. Kembalinya Otzma Yehudit ke pemerintahan dipandang sebagai langkah strategis Netanyahu untuk memperkuat posisi politiknya dan mengamankan stabilitas koalisi di tengah tekanan internasional dan ketidakpuasan dalam negeri.