PDIP Larang Kadernya Ikut Retret, Gerindra: Kepala Daerah Mewakili Rakyat

Jakarta: Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Budi Djiwandono merespons soal instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pelarangan kepala daerah dari PDIP mengikuti kegiatan retret. Dia menilai kepala daerah yang terpilih sejatinya tak cuma mewakili partai tetapi juga rakyat.

"Bahwa kepala daerah sudah terpilih ini kan bukan cuma mewakili satu partai atau partai yang lain, tapi mewakili seluruh rakyat yang ada di daerah yang masing-masing, jadi kita kembalikan. Semoga teman-teman kepala daerah ini terpanggil untuk datang, tidak mementingkan mungkin mereka berasal dari partainya," kata Budi di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

Budi mengaku belum mengetahui surat instruksi dari Megawati. Namun, dia menekankan bahwa instruksi itu sejatinya merupakan bagian dari kewenangan internal partai.

"Kita kembalikan bahwa setiap partai mempunyai kewanangan masing-masing dan kita kembalikan ke kepala daerah, kepala daerah tersebut," ujar Budi.

Dia meyakini bahwa kepala daerah memiliki visi besar untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Budi harap para kepala daerah tetap pada komitmen mementingkan rakyat.

"Saya yakin mereka akan mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi maupun mungkin golongan atau partainya masing-masing," ucap Budi.
 

Baca juga:  PDIP Jabar Sebut 4 Kepala Daerah Tunda Keberangkatan Retreat di Magelang

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri geram terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia langsung menerbitkan surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP, Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Ada dua poin instruksi yang dikeluarkan Megawati kepada para 'petugas partainya'.

Dalam salah satu poinnya, Megawati melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti retret di Magelang. Retret bersama Presiden Prabowo Subianto itu dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati dilansir dalam surat instruksinya pada Jumat, 21 Februari 2025.

Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta tetap menjaga komunikasi sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," ujar dia.

Surt instruksi ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Tepatnya, tak lama setelah Hasto resmi menjadi tahanan KPK.