PBB Sebut Israel Buat Dua Pertiga Gaza Jadi 'Zona Terlarang'

Gaza: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menyatakan bahwa dua pertiga wilayah Jalur Gaza kini berada dalam status "zona terlarang" atau terkena perintah pengungsian paksa oleh otoritas Israel. Pernyataan ini disampaikan menyusul perintah pengungsian terbaru yang dikeluarkan pada 31 Maret 2025 di Rafah dan Gaza City.

Mengutip Al-Jazeera pada Jumat, 4 April 2025, OCHA mencatat bahwa "Israel kini telah membatasi akses warga Palestina ke sekitar dua pertiga wilayah Gaza" melalui penetapan zona larangan masuk maupun perintah pengungsian massal.

Gambar: Postingan akun Facebook OCHA menunjukan zona terlarang di Gaza. (OCHA)

Pembatasan ini memperparah kondisi kemanusiaan, mendorong ratusan ribu warga sipil yang telah beberapa kali mengungsi untuk kembali meninggalkan tempat tinggal mereka.

"Masalah terbesar kami sekarang adalah pengungsian," kata Abu Hazem Khalef, pria lansia yang terusir dari Gaza timur.

"Kami tidak tahu harus ke mana. Saya menuju barat Gaza City, mencari jalan mana pun untuk mendirikan tenda," ucapnya kepada Al-Jazeera.

Seorang pengungsi lain, Mahmoud al-Gharabli, menambahkan, "Kami dipaksa pergi dan bahkan tidak tahu harus ke mana. Kami kelelahan dan benar-benar hancur."

Pemerintah Israel sebelumnya mengumumkan akan kembali menyerang Rafah "dengan kekuatan besar" dan memperluas "zona keamanan" di Gaza City. Langkah ini memicu eskalasi yang menyebabkan salah satu gelombang pengungsian terbesar sejak perang pecah pada Oktober 2023.
 

Baca Juga: Israel Serang Sekolah Penampung Warga Palestina di Gaza, 33 Orang Tewas

Situasi kemanusiaan di rumah sakit al-Ahli, Gaza City, yang menampung para korban dari Gaza utara digambarkan sebagai "apokaliptik" oleh reporter Al-Jazeera, Hani Mahmoud.

"Kami melihat jasad bergelimpangan di tanah dalam jumlah puluhan," kata Mahmoud. "Dokter tampak putus asa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tak mampu menyelamatkan nyawa dengan kondisi yang begitu parah."

Mengutip Al-Jazeera, lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas sejak 7 Oktober 2023. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pihaknya "membagi Jalur Gaza dan meningkatkan tekanan langkah demi langkah agar sandera dikembalikan."

Netanyahu menghendaki agar Hamas menyerahkan 59 sandera Israel yang tersisa sebagai syarat pertukaran tahanan. Namun ia menolak mengakhiri perang atau menarik pasukan. Netanyahu bahkan mendesak pengambilalihan kontrol keamanan permanen atas Gaza dan pemindahan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Hamas sebelumnya menyatakan bersedia melepaskan seluruh sandera sekaligus jika Israel menyetujui gencatan senjata permanen. Namun permintaan Hamas ini dianggap sebagai "garis merah" oleh Israel.

Melansir OCHA, operasi kemanusiaan kini terhalang karena seluruh jalur penyeberangan ke Gaza ditutup total sejak dua bulan terakhir. Tidak ada pasokan yang bisa masuk, dan kondisi lapangan terus memburuk.

"Tidak ada tempat yang aman." demikian bunyi pernyataan OCHA yang disertakan dalam unggahan peta distribusi zona terlarang Gaza di laman Facebook mereka.