Transformasi Birokrasi dan Good Governance Dinilai Kunci Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Jakarta: Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dinilai harus dilakukan. Hal itu sebagai salah satu upaya agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap (MIT).

Ketua Bidang Reformasi Birokrasi MN KAHMI, Hery Susanto, menegaskan bahwa transformasi birokrasi merupakan langkah mendasar dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. “Birokrasi yang transparan dan efisien adalah fondasi utama dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi,” kata Hery melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Januari 2025.

Menurut dia, hal itu sejalan dengan tantangan utama yang dihadapi Indonesia. Yakni, produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, biaya produksi tinggi, serta kurangnya nilai tambah pada produk industri nasional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KAHMI, Syamsul Qomar, menambahkan reformasi birokrasi juga harus mencakup penyederhanaan regulasi. Hal itu harus dilakukan untuk mempercepat proses perizinan investasi. 

“Kita harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak menjadi hambatan, melainkan fasilitator bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Syamsul. 
 

Baca juga:  Komdigi Siap Jadi Pelopor Reformasi Birokrasi Lewat Digitalisasi

Syamsul menyoroti perlunya keterlibatan lebih besar sektor swasta dalam pembangunan. Menurut dia, pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan industri.

Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdul Hakim, menyampaikan pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret dalam memperbaiki sistem birokrasi. Terrmasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

“Digitalisasi adalah kunci untuk memangkas birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik,” kata Abdul. 

Abdul menegaskan, dengan sistem yang lebih efisien, investasi dapat masuk lebih cepat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi, Riyatno, mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor. Meski, realisasi investasi 2024 mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Keamanan investasi sangat penting. Kasus premanisme di kawasan industri harus segera ditangani agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif,” kata Riyatno.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menekankan bahwa transformasi industri berbasis energi hijau dan hilirisasi juga merupakan strategi utama dalam keluar dari MIT. Hal itu akan memberikan nilai tambah pada produk ekspor Indonesia.

"Serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” ujar Eniya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai net-zero emissions pada 2060.

Di sisi lain, persoalan maladministrasi dalam pelayanan publik perijinan usaha juga menjadi perhatian dalam seminar ini. Ketua Relawan Setia Prabowo, Sutomo, mengungkapkan bahwa bentuk maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, dan permintaan imbalan masih sering terjadi. 

“Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak oknum-oknum yang melakukan praktik maladministrasi agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tetap terjaga,” kata Sutomo.

Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan menambahkan, bahwa sektor industri juga harus berperan aktif dalam mendukung efisiensi birokrasi. “Kami berharap adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan kebijakan yang ramah investasi, termasuk dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam,” kata Dany.

Sebagai langkah konkret, pemerintah dan sektor swasta sepakat untuk mempercepat transformasi birokrasi melalui digitalisasi, peningkatan investasi di sektor strategis, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik maladministrasi.

Diharapkan, Seminar tersbeut menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan guna mengatasi middle income trap dan membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi dalam dekade mendatang.