Dongkrak Kepercayaan Publik, Polri Mesti Serius Berbenah

Jakarta: Polri didorong meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja mereka. Akademis Ilmu Politik Universitas Nasional, Firdaus Syam, menyebut Korps Bhayangkara mesti berbenah.

"Problem utama di institusi Polri yakni budaya dan mentalitas," kata Firdaus di Jakarta, Minggu, 9 Februari 2025. 

Hal tersebut diungkap Firdaus dalam diskusi yang diinisiasi Civil Society for Police Watch. Menurut dia, banyak perkara yang melibatkan oknum Polri dan berpotensi menggerus kepercayaan publik.
 

Baca: LBH Jakarta Ungkap Banyak Laporan yang tidak Diproses oleh Kepolisian

"Yakni dugaan kasus narkoba, penembakan, pemerasan, dan sejenisnya," ujar Firdaus.

Menurut dia, mentalitas dan budaya Polri mesti dibenahi. Hal tersebut menjadi prioritas, ketimbang wacana reposisi Polri yang tengah berkembang. 

Dengan pembenahan itu, kata dia, otomatis perilaku, pendidikan dan komponen penunjang Polri akan berubah lebih baik. Sehingga, kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara akan meningkat.

"Harus dimulai dari perubahan budaya dan pendidikan di institusi Polri agar lebih melayani," kata Firdaus.

Survei Civil Society for Police Watch membeberkan pandangan publik soal Polri. Mayoritas responden tetap ingin Polri berada di bawah presiden sebanyak sebesar 32,3 persen.

"Hanya saja usulan di luar itu, banyak juga mendapatkan perhatian responden, yakni Polri di bawah Kemendagri 15,8 persen, di bawah Kejaksaan 24,6 persen, sementara yang menjawab Polri di bawah Kemenhan sebesar 15,2 persen, dan responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 12,2 persen," ujar Peneliti Civil Society for Police Watch, Hasnu dalam rilis hasil survei tersebut.

Survei dilakukan pada 1-7 Februari 2035 terhadap 1.700 responden di 28 provinsi. Survei menggunakan teknik simple random sampling dengan margin of error survei kurang lebih 1,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.