OTT KPK di Sumut, Kepala Dinas Diyakini Tak Bermain Sendiri

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengembangkan operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Tersangka sekaligus Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP) diyakini tidak bermain sendiri.

“Sangat mungkin kepala dinas melakukan ini (tindakan korupsi) tidak sendiri, tetapi, merupakan kelanjutan pihak lainnya,” kata Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito melalui keterangan tertulis, Senin, 30 Juni 2025.

Lakso mengatakan, salah satu pendalaman yang bisa dilakukan KPK adalah menelusuri beneficial owner, perusahaan terkait kasus suap proyek jalan di Sumut. Topan bisa menjadi pihak perantara atas ‘bos’ yang sesungguhnya.

“Pada banyak kasus yang KPK tangani sebelumnya, bahkan terdapat pola koordinasi dengan pihak lebih tinggi (yang terlibat). Ini bisa ditemukan pada hampir semua kasus yang pernah ditangani KPK,” ucap Lakso.

Lakso meminta KPK tidak pandang bulu dalam penanganan kasus ini. Semua pihak diharapkan disikat, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

“KPK harus menjaga independensinya dalam penanganan kasus ini. Terlebih, kasus ini berpotensi banyak intervensi dari berbagai pihak yang berkepentingan,” ujar Lakso.
 

Baca Juga:  KPK Beberkan Kronologi OTT di Mandailing Sumut

KPK menetapkan lima tersangka atas OTT di Sumut. Mereka yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gn Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut Heliyanto (HEL), Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar (KIR), dan Direktur PT RN M Rayhan Dalusmi Pilang (RAY).

KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.

Dalam kasus ini, tersangka pemberi menjanjikan suap 10 sampai 20 persen dari nilai proyek yang diberikan yakni sebesar Rp231,8 miliar. KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar.