Pramono Ingatkan PPK: Setiap Rupiah APBD Harus Dipertanggungjawabkan

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjaga akuntabilitas anggaran daerah. Langkah ini penting untuk memastikan penyerapan APBD bermanfaat bagi masyarakat.

"Setiap rupiah yang ada di APBD harus bisa dipertanggungjawabkan," ujar Pramono dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2026. 

Pramono menekankan penyerapan anggaran daerah jangan sekadar formalitas menghabiskan sisa dana. Alokasi pembiayaan wajib berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

"Bukan sekadar menyelesaikan serapan anggaran, bukan itu. Tetapi apa pun yang akan dikeluarkan harus bisa membawa manfaat," tegas Pramono.

Suasana Bimbingan Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Kota DKI Jakarta. Metro TV/Rifda

Pramono mengingatkan PPK agar lebih berani mengambil keputusan strategis demi kelancaran pembangunan. PPK juga harus cerdas memetakan serta mengelola risiko kerja.

Dia juga mewanti-wanti jajarannya agar tidak mencari keuntungan pribadi dalam mengemas proyek daerah. Tindakan tersebut dapat merusak tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Saudara-saudara harus smart, cerdas untuk mengelola risiko,” kata Pramono.