Sinergi Lembaga dan Kampus Diperlukan Guna Menjawab Tantangan Hukum Modern

Jakarta: Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan pentingnya sinergi lembaga negara dengan dunia pendidikan melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Khususnya, dalam menjawab tantangan hukum masa kini.

Hal ini disampaikan Ibas dalam seminar bertajuk 'Wawasan Ketatanegaraan: Sinergi Lembaga dan Tantangan Hukum Kontemporer' di Kompleks DPR/MPR RI. Forum ini dihadiri ratusan mahasiswa hukum dan dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha.

Ia mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstruktif. 

"Katakan baik jika itu baik, katakan tidak jika itu tidak, dan dorong perbaikan jika memang perlu disempurnakan," kata Ibas dalam keterangannya, Senin, 13 April 2026. 

Ibas menekankan pentingnya pemahaman ketatanegaraan tidak boleh hanya berhenti pada aspek struktural, tetapi harus menyentuh dimensi tanggung jawab dan kepercayaan publik. Ia menegaskan ketatanegaraan tidak hanya berbicara soal lembaga, melainkan tentang kepercayaan. 

"Tanpa kepercayaan, hukum menjadi teks. Dengan kepercayaan, hukum menjadi kekuatan," ujarnya.

Peran DPR yang mencakup tiga fungsi utama; legislasi, pengawasan, dan anggaran, dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, kata dia, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari kompleksitas hukum, judicial review terhadap undang-undang, hingga tekanan politik dan tingginya ekspektasi publik.

"Kami bekerja dalam dinamika yang tidak mudah, tetapi semua itu harus tetap diarahkan untuk kepentingan rakyat," jelas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Seminar bertajuk 'Wawasan Ketatanegaraan: Sinergi Lembaga dan Tantangan Hukum Kontemporer' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Istimewa.

Ibas menyampaikan sejumlah solusi strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Pertama, transparansi dalam proses legislasi dan pengelolaan isu di parlemen. Kedua, peningkatan pelibatan publik, khususnya generasi muda sebagai agent of change, agar proses demokrasi semakin inklusif. 

Ketiga, menjaga keberanian moral para legislator untuk tetap berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat, meskipun menghadapi tekanan politik. Ia menegaskan bahwa parlemen harus menjadi ruang partisipatif yang terbuka dan akuntabel.

Legislator Dapil Jawa Timur VII juga menyoroti tantangan hukum kontemporer yang semakin kompleks, termasuk dinamika hukum internasional, konflik global, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi. Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam aspek hukum, seperti kejahatan siber dan perlindungan data.

"Siapa yang menguasai data, mereka yang akan menguasai dunia," tegasnya.

Ibas mengajak mahasiswa untuk menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki rasa cinta Tanah Air yang kuat. Ia menekankan perubahan harus dimulai dari diri sendiri, serta pentingnya menjaga optimisme dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. 

"Mahasiswa adalah kekuatan, bukan nanti, tapi sekarang," ungkapnya.