Dewan Perdamaian Gaza Dinilai Tantangan Baru AS terhadap Peran PBB

Washington: Ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menjadikan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) berperan dalam konflik global di luar Gaza dinilai sebagai upaya terbaru Washington untuk mengesampingkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Langkah ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai relevansi lembaga internasional berusia 80 tahun tersebut serta ketidakpastian masa depannya sebagai aktor utama dalam perundingan perdamaian dunia.

Mengutip dari The Independent, Kamis, 22 Januari 2026, Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza yang sebagian besar akan diisi oleh kepala negara yang diundang, di saat PBB tengah menjalankan reformasi besar guna memodernisasi organisasi yang lahir pasca-Perang Dunia II agar tetap relevan di abad ke-21.

Upaya reformasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun mendapat dorongan baru setelah pemerintahan Trump tahun lalu berupaya memangkas miliaran dolar pendanaan untuk organisasi internasional dan bantuan kemanusiaan. 

Sebagai bagian dari penyesuaian tersebut, PBB memangkas program kemanusiaan penyelamat jiwa, mengonsolidasikan lembaga-lembaga utama, serta memindahkan sebagian personel dari kantor pusat New York demi mempertahankan dukungan Amerika Serikat, yang secara historis merupakan donor terbesar.

Trump dan sekutunya kerap mengkritik PBB karena dinilai gagal mencapai potensi maksimalnya. Mereka menuduh organisasi itu memiliki lembaga yang “gemuk” dan tumpang tindih serta mendorong ideologi yang dianggap “woke”. Amerika Serikat bahkan menolak membayar iuran wajib PBB tahun lalu.

Dewan Keamanan PBB Dinilai Gagal

Dewan Keamanan PBB, badan terkuat yang memiliki kewenangan mengesahkan aksi militer, dinilai gagal mengakhiri konflik besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di Gaza dan Ukraina. Kritik ini kerap disuarakan Trump sejak awal masa jabatan keduanya dan kembali ia tekankan pekan ini.

“PBB tidak terlalu membantu. Saya penggemar besar potensi PBB, tetapi organisasi ini tidak pernah memenuhi potensinya,” kata Trump kepada wartawan dalam pengarahan pers di Gedung Putih. 

“PBB seharusnya bisa menyelesaikan setiap perang yang saya selesaikan. Saya tidak pernah mendatangi mereka. Saya bahkan tidak pernah terpikir untuk pergi ke sana,” tambah Trump.

Meski demikian, Trump menegaskan PBB tetap perlu dilanjutkan. “Saya percaya PBB harus terus berjalan, karena potensinya sangat besar,” ujarnya.

Pada November, Dewan Keamanan menyetujui pembentukan Board of Peace sebagai badan transisi untuk mengawasi gencatan senjata di Gaza yang dimediasi Amerika Serikat, sebagaimana diusulkan Trump. Namun, dalam praktiknya, Trump menggambarkan peran dewan tersebut sebagai mediator konflik global lainnya, yang berpotensi menjadi pesaing Dewan Keamanan.

Keraguan Gantikan Peran PBB
Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, yang bertugas di bawah pemerintahan dari Partai Republik dan Demokrat, menilai kecil kemungkinan Board of Peace akan menggantikan Dewan Keamanan jika mandatnya diperluas.

“Jika Trump mencoba menggantikan Dewan Keamanan dengan Board of Peace untuk isu di luar Gaza, saya rasa tidak akan banyak peminat,” kata Wood kepada The Associated Press. 

Ia menekankan pentingnya negara-negara anggota, termasuk Amerika Serikat, bekerja sama memperbaiki PBB. “PBB tetap instrumen terbaik yang kita miliki, meski penuh kekurangan,” ujarnya.

Pejabat PBB pada Rabu juga menepis kekhawatiran bahwa peran organisasi tersebut dapat tergantikan. Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq mengatakan berbagai organisasi regional dan aliansi pertahanan telah lama hidup berdampingan dengan PBB selama delapan dekade terakhir. 

“Masih terlalu dini untuk mengetahui seperti apa Board of Peace nantinya,” katanya.

Undangan Trump Picu Keraguan Global

Belum jelas berapa banyak negara yang akan menerima undangan Trump untuk bergabung. Delapan negara mayoritas Muslim, termasuk Qatar, Pakistan, dan Uni Emirat Arab, menerima undangan tersebut pada Rabu, namun dalam pernyataan bersama menegaskan komitmen mereka pada misi awal dewan itu, yakni mendorong perdamaian, rekonstruksi Gaza, dan hak rakyat Palestina atas negara.

Prancis, anggota Dewan Keamanan dengan hak veto, menyatakan tidak akan menerima undangan tersebut. Sementara itu, tiga anggota veto lainnya yaitu Rusia, Tiongkok, dan Inggris masih mengkaji undangan tersebut. 

Norwegia, Swedia, dan Slovenia juga menolak bergabung. Slovenia menyatakan kekhawatiran bahwa mandat dewan terlalu luas dan berpotensi melemahkan tatanan internasional berbasis Piagam PBB.

Seorang diplomat Eropa mengatakan kepada The Associated Press bahwa negara-negara Uni Eropa merasa “agak canggung” dengan inisiatif tersebut dan lebih memilih adanya pembahasan khusus mengenai peran Board of Peace di Gaza sebelum melangkah ke agenda yang lebih luas.

Dalam pidato tajam di Davos pada Selasa, Perdana Menteri Kanada Mark Carney memperingatkan bahwa tatanan global berbasis aturan tengah memudar. “Arsitektur pemecahan masalah kolektif sedang terancam,” katanya, seraya menyinggung PBB.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, ketika ditanya BBC apakah PBB dapat bertahan selama masa kepresidenan Trump, menjawab optimistis. “Saya tidak meragukannya,” katanya. “Saya sangat percaya pada masa depan umat manusia, dan saya berjuang sekuat tenaga agar PBB menjadi bagian dari pembaruan itu.”