Antisipasi Banjir Jakarta, Perahu Karet hingga Tenda Pengungsian Disiagakan

Jakarta: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mulai memitigasi potensi banjir di Ibu Kota jelang musim hujan. Beberapa persiapan di antaranya yaitu kesiapan personel hingga penyediaan sarana penanganan darurat.

“Kesiapan personel, peralatan evakuasi, dan lokasi pengungsian merupakan bagian penting dalam perencanaan penanganan darurat banjir yang dilakukan BPBD Provinsi DKI Jakarta bersama perangkat daerah terkait,” ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat kepada Metrotvnews.com, Jumat, 30 Oktober 2026.

Sejumlah sarana penanganan darurat tersebut di antaranya perahu karet, pelampung, kendaraan operasional, dan tenda pengungsian beserta perlengkapan pendukung lainnya. Berbagai sarana ini disiagakan untuk memastikan proses evakuasi dan penanganan warga dapat berjalan dengan cepat dan optimal.

Selain peralatan evakuasi, Marulitua mengatakan BPBD DKI juga menyiapkan lokasi pengungsian dengan melibatkan pemerintah kota administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Hal ini untuk memastikan ketersediaan tempat perlindungan yang layak bagi masyarakat terdampak.

“Fasilitas yang dapat dimanfaatkan antara lain gedung atau fasilitas umum yang memenuhi persyaratan keamanan dan kelayakan,” lanjut Marulitua.

Lebih lanjut, Marulitua mengatakan BPBD juga mengoordinasikan dukungan lintas sektor, termasuk kebutuhan logistik, pelayanan kesehatan, dan layanan dasar lainnya apabila terjadi pengungsian. Koordinasi ini penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan warga selama berada di posko pengungsian.

Dalam mendukung kesiapsiagaan menghadapi banjir, Marulitua mengatakan BPBD Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan informasi cuaca dan pemantauan tinggi muka air sebagai bagian dari sistem peringatan dini kebencanaan. Sistem terpadu ini diandalkan untuk mendeteksi potensi genangan secara lebih dini.

“Informasi tersebut diperoleh melalui koordinasi dengan BMKG terkait prakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrem, serta Dinas Sumber Daya Air terkait kondisi tinggi muka air dan perkembangan status siaga pada pintu-pintu air,” ujar Marulitua.

Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta memetakan 25 kelurahan sebagai wilayah prioritas rawan banjir dalam menghadapi musim hujan 2026. Wilayah tersebut tersebar di empat kota administrasi, yakni Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Marulitua menyebut pemetaan tersebut mengacu pada Rencana Kontinjensi Penanggulangan Banjir Tahun 2021. Dokumen acuan ini digunakan untuk memetakan tingkat risiko secara historis dan terukur.

“BPBD Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah yang memiliki riwayat kejadian banjir dan tingkat kerawanan yang tinggi, khususnya kawasan di sekitar aliran sungai, wilayah dataran rendah, serta kawasan pesisir yang berpotensi terdampak banjir rob,” ujar Marulitua.


Ilustrasi banjir di Jakarta. Foto: dok. Antara. 

Beberapa wilayah tersebut antara lain di Jakarta Barat meliputi Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara. Wilayah-wilayah ini dinilai memiliki kerawanan tinggi karena posisinya yang berada di dataran rendah dan dekat aliran air.

Sementara itu, di Jakarta Selatan meliputi Jati Padang, Pejaten Timur, Pondok Labu, Ulujami, dan Cipulir. Wilayah tersebut umumnya rawan ketika debit air sungai mengalami peningkatan signifikan akibat curah hujan tinggi.

Kemudian, di Jakarta Timur terdapat enam kelurahan yang masuk dalam pemetaan, yakni Kampung Melayu, Bidara Cina, Cawang, Cipinang Melayu, Kebon Pala, dan Cililitan. Adapun di Jakarta Utara terdapat tiga kelurahan, yaitu Pluit, Pademangan Barat, dan Rorotan yang siaga terhadap ancaman luapan air laut maupun hujan lokal.

Namun demikian, Marulitua mengatakan pemantauan tidak hanya terbatas pada 25 kelurahan tersebut. BPBD tetap melakukan pemantauan potensi banjir di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan memperhatikan kondisi cuaca, tinggi muka air, serta perkembangan situasi di lapangan.