Polda NTB Jatukan Sanksi PDTH ke Eks Kapolsek Dompu Terkait Pelanggaran Etik

Jakarta: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan kepada eks Kapolsek Dompu Ipda Sarbani. Sarbani terbukti melanggar kode etik profesi Polri, termasuk berhubungan badan dengan seorang tahanan perempuan.

Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid mengatakan, penerapan sanksi tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang digelar di Ruang Sidang Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTB, Senin, 9 November 2026. "Melalui putusan ini, Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota, terutama yang terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Kholid dikutip dari Antara, Jumat, 13 November 2026.

Kholid menegaskan bahwa majelis KKEP menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan prosedur yang transparan, objektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri.
 

Dalam persidangan tersebut, majelis KKEP menghadirkan 10 orang saksi untuk mengungkap rangkaian pelanggaran yang dilakukan Sarbani selama menjabat sebagai Kapolsek Dompu. Berdasarkan fakta persidangan, pelanggaran yang dilakukan Sarbani, antara lain dugaan persetubuhan pada 28 Juli 2026.

Perbuatan tersebut berlanjut pada Agustus 2026. Saat itu, Sarbani mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Kota Dompu dan melakukan hubungan badan di luar nikah.

Majelis juga mengungkap perbuatan Sarbani yang melakukan hubungan badan dengan seorang tahanan perempuan, yaitu DR di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Bahkan, dalam persidangan turut terungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut.


Ilustrasi pemeriksaan. Foto: Medcom.id.

Atas rangkaian perbuatan itu, majelis KKEP menyatakan Sarbani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan kode etik profesi Polri. Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.

Putusan itu mengacu pada sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Atas putusan tersebut, Kholid menyampaikan bahwa Sarbani mengajukan banding atas putusan majelis KKEP. Menurut dia, Polda NTB akan menindaklanjuti langkah hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.