Kejagung Tetapkan Tersangka Korporasi dalam Dugaan Korupsi Tambang Nikel

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Keputusan tersebut diambil setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti, termasuk dokumen perizinan usaha pertambangan (IUP) serta barang bukti elektronik.

“Tim penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih hampir 38 saksi, juga terhadap barang bukti baik itu dokumen seperti IUP dan segalanya, serta barang bukti alat elektronik lainnya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026.

Penetapan tersebut dilakukan bersamaan dengan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Tim penyidik melakukan penggeledahan di enam lokasi, antara lain kantor PT ANI di Kendari; kantor PTNI di wilayah pertambangan Konawe Utara; kantor PTKA di Kabupaten Konawe Utara; serta sejumlah kantor perusahaan lainnya di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah.
 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penyidik kemudian menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi. Anang menyebut, hingga saat ini proses penyidikan masih berfokus pada pertanggungjawaban pidana perusahaan.

“Untuk saat ini baru korporasinya. Ke depan proses penyidikan tetap berlanjut, bukan tidak mungkin nanti akan kepada pihak-pihak yang menurut penyidik bisa dimintai pertanggungjawaban,” tambah Anang.

Dalam perkara ini, penyidik memperkirakan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Namun, Anang menyatakan nilai kerugian tersebut masih dalam proses penghitungan.


Ilustrasi pertambangan. Foto: MI.

“Triliunan, masih dalam penghitungan,” ungkap Anang.

Adapun sangkaan terhadap PT BSJ merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik masih terus mendalami perkara tersebut.

(Metrotvnews.com/M. Azri Arifin)