Dasco Minta Komdigi Bukan Ruang Diskusi Bahas Tarif Makanan dan Barang Ojol

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Dok. Istimewa.

Dasco Minta Komdigi Bukan Ruang Diskusi Bahas Tarif Makanan dan Barang Ojol

Fachri Audhia Hafiez • 19 November 2026 21:10

Jakarta: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk mengoordinasikan tindak lanjut aspirasi para pengemudi transportasi daring (online). Khususnya terkait pengaturan tarif layanan pengantaran makanan dan barang. 

Langkah tersebut dilakukan usai Dasco menerima audiensi perwakilan pengemudi ojek online (ojol) roda dua dan roda empat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

“Tadi soal koordinasi masalah tarif barang dan makanan. Karena tarif barang dan makanan itu ternyata diatur bukan di Kementerian Perhubungan, tetapi di Kementerian Komdigi,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
 


Dalam pertemuan tersebut, para pengemudi mengeluhkan biaya pengantaran makanan dan barang yang pengaturannya berada di bawah kewenangan Kementerian Komdigi, bukan Kementerian Perhubungan. Selain itu, mereka juga menyampaikan persoalan tarif angkutan yang tidak mengalami kenaikan selama empat tahun terakhir serta kendala regulasi untuk kendaraan roda empat.

“Antara lain tarif yang sudah 4 tahun tidak naik, lalu kemudian pengaturan roda dua dan empat yang terkendala regulasi karena roda empat itu adanya di pemerintah daerah,” kata Dasco.

Merespons keluhan tersebut, Dasco meminta pemerintah segera mempercepat penyusunan peraturan pelaksana atau aturan turunan terkait transportasi daring. Di sisi internal parlemen, DPR juga berkomitmen menyelaraskan pembahasan dua rancangan regulasi agar tidak saling bertabrakan.

“Ya, Peraturan Pemerintah (PP) turunan nanti kita akan minta segera dipercepat, tetapi kemudian ini juga kita akan coba sinkronkan di dalam undang-undang, dua undang-undang tersebut supaya tidak saling tumpang tindih,” tutur Dasco.

Perpres Ojol Terbit, Biaya Platform Maksimal 8%

Mitra pengemudi ojek online. Foto: MI/Bary Fathahillah.


Dua regulasi yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) yang dibahas Komisi V DPR serta RUU Transportasi Online yang akan dibahas Badan Legislasi (Baleg). Pimpinan DPR pun telah berkoordinasi dengan kedua alat kelengkapan dewan (AKD) tersebut agar substansi aturan saling melengkapi demi kepentingan masyarakat luas.

“Kami akan melakukan sinkronisasi dan juga kami akan memberikan pandangan kepada masing-masing komisi tersebut atau AKD tersebut terhadap masukan dari unsur-unsur masyarakat yang terkait,” jelas Dasco.

Sebagai langkah konkret tindak lanjut audiensi, Dasco memastikan perwakilan pengemudi transportasi daring akan dipertemukan langsung dengan kementerian terkait pada pekan depan dengan fasilitasi dari DPR RI.

“Nah, dari situ kami sudah kemudian berdiskusi, lalu kemudian saya sudah minta kepada kementerian terkait untuk kemudian menerima mereka untuk memberikan masukan-masukan. Dan tadi sudah tersambung, dan minggu depan mereka akan bertemu, akan difasilitasi oleh pihak DPR,” ucap Dasco.

(Fachri Audhia Hafiez)