Netanyahu Dorong Serangan ke Iran Jelang Pemilu Israel

Tel Aviv: Menjelang pemilihan umum krusial di Israel pada Selasa 27 Oktober 2026, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama berminggu-minggu berupaya mengatur serangan udara baru terhadap Iran, namun ia menghadapi penentangan dari kepala staf militer.

Menurut tiga pejabat senior pertahanan Israel dan tiga orang lainnya yang mengetahui masalah ini, menyebutkan bahwa kepala staf militer, Letnan Jenderal Eyal Zamir merasa khawatir karena Netanyahu mulai mendesak dilakukannya tindakan lain terhadap Iran. Jenderal Zamir meyakini bahwa langkah ini merupakan kesalahan perhitungan yang dapat memicu Iran untuk menyerang Israel.

Juru bicara Netanyahu tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Para pejabat Israel dan pihak-pihak yang mengetahui pembahasan tersebut berbicara dengan syarat anonimitas karena mereka tidak berwenang untuk memberikan pernyataan kepada publik.

Alasan Netanyahu mendesak serangan terhadap Iran sebelum pemilu tidak jelas, namun kembalinya situasi perang berpotensi mengganggu atau bahkan menunda pemungutan suara.

Ketegangan di balik layar mengenai kemungkinan serangan Israel atau tindakan lain terhadap Iran ini muncul di saat Netanyahu secara terbuka menggambarkan taruhan dalam pemilu ini dengan istilah yang semakin apokaliptik atau seolah akan terjadi kiamat.

Selama akhir pekan, ia mengunggah gambar hasil kecerdasan buatan (AI) yang memperlihatkan awan jamur (ledakan nuklir) di atas Tel Aviv ke media sosial, dan dalam sebuah penampilan di televisi, ia memperingatkan bahwa pemilu ini akan menentukan “eksistensi Israel.”

Upaya untuk memanfaatkan ketakutan masyarakat Israel ini bertujuan agar para pemilih memandang konflik dengan Iran sebagai isu yang paling mendesak, serta memercayakan kepadanya untuk terus memimpin perjuangan melawan musuh regional utama Israel. Saat Netanyahu berupaya meningkatkan eskalasi konflik dengan Iran, Jenderal Zamir mengajukan sejumlah keberatan dan kekhawatiran.

“Jenderal Zamir akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada kebutuhan mendesak atau segera untuk melakukan tindakan tersebut,” ungkap sejumlah pejabat dan pihak yang mengetahui masalah ini, seperti dikutip dari The New York Times.

Penilaian dari pimpinan militer ini memiliki bobot khusus, hal tersebut dapat menyulitkan upaya untuk menggambarkan pemilihan waktu tindakan itu sebagai sebuah kebutuhan militer.

Menurut seorang pejabat Israel dan dua pihak yang mengetahui masalah ini, Jenderal Zamir sebenarnya tidak menentang tindakan terhadap Iran secara prinsip, namun ia keberatan jika tindakan itu dilakukan sebelum pemilihan umum.

Jenderal Zamir dan komandan angkatan udara Israel, Mayjen Omer Tischler, menyoroti sensitivitas politik serta sulitnya menjelaskan kepada publik mengapa tindakan tersebut harus dilakukan pada saat itu, menurut dua pejabat senior pertahanan Israel.

Dalam sebuah pernyataan, militer Israel menyatakan bahwa pengambilan keputusan operasional mereka semata-mata didasarkan pada "pertimbangan keamanan" serta "tanggung jawab sebagai institusi nasional."

Kekhawatiran mengenai motif politik di balik serangan terhadap Iran tidak berakhir pada hari Selasa. Menurut tiga pejabat senior pertahanan Israel dan dua pihak yang mengetahui masalah ini, jika pertempuran dengan Iran kembali pecah dalam beberapa minggu setelah pemilihan umum, dampaknya bisa sangat besar.

Jika lawan-lawan Netanyahu memenangkan pemilihan umum, mereka kemungkinan besar akan memiliki kesempatan untuk membentuk pemerintahan baru. Namun, kembalinya perang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan upaya mereka dalam menyusun koalisi pemerintahan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Pertempuran yang kembali meletus juga dapat menciptakan tekanan politik untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional yang menyertakan Netanyahu.

Laporan mengenai adanya ketidaksepakatan antara Netanyahu dan pihak militer terkait kemungkinan serangan—yang pertama kali diberitakan oleh Channel 12 Israel—memicu kemarahan di Israel.

Salah satu rival Netanyahu, Avigdor Liberman, pada hari Senin menuntut agar jaksa agung membuka penyelidikan guna menentukan apakah perdana menteri telah melakukan pengkhianatan.

"Upaya untuk menyeret Israel ke dalam perang menjelang pemilihan umum, termasuk dengan mengorbankan tentara Israel, hanya karena takut kalah dalam pemilu, merupakan pengkhianatan terhadap bangsa," tulis Liberman, yang pernah menjabat sebagai menteri pertahanan dan menteri luar negeri dalam pemerintahan Netanyahu sebelumnya dalam sebuah pengaduan resmi.

Netanyahu, 77 tahun, berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah oposisi yang dipimpin oleh Gadi Eisenkot, mantan kepala staf militer.

Seruan Netanyahu kepada para pemilih menjadi semakin meresahkan pada akhir pekan terakhir masa kampanye, sang perdana menteri menyatakan bahwa kekalahannya dapat berujung pada kehancuran Israel. Ia juga mengisyaratkan bahwa masa-masa yang lebih sulit mungkin menanti Israel, terlepas dari apa pun hasil pemilihannya.

Pada Jumat, ia mengatakan bahwa rakyat Israel harus bersiap menghadapi kemungkinan berakhirnya dukungan militer bernilai miliaran dolar dari Amerika Serikat, mengingat merosotnya posisi Israel dalam opini publik AS.

Ia juga menyebutkan bahwa Israel mungkin akan menghadapi "sanksi perbankan" akibat kecaman internasional, yang di masa mendatang dapat memaksa negara tersebut untuk beralih menggunakan mata uang kripto demi menghindari sanksi-sanksi tersebut.