Presiden ketujuh Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Foto: Metrotvnews.com/Siti Yona Hukmana
Jakarta: Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo makin bergulir. Terakhir, Jokowi resmi meleporkan lima orang ke Polda Metro Jaya yang meragukan keaslian ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) salah satunya pakar telematika Roy Suryo.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Budi Kuntoro meminta Roy Suryo menghentikan pernyataan yang dinilai menyesatkan publik dan memicu kegaduhan. Menurutnya, sejumlah pernyataan yang dilontarkan Roy Suryo dan pihak-pihak terkait telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat serta mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.
"Roy Suryo tidak usah banyak bicara. Siapkan saja mental, siapkan keterangan, dan semua barang bukti yang dimiliki. Jangan membodohi rakyat Indonesia dengan berita-berita yang menyesatkan,” ujar Budi dalam pernyataan resminya, Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.
Budi menegaskan, ucapan-ucapan yang dilontarkan Roy Suryo dan rekan-rekannya bukan hanya memicu kegaduhan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi merusak martabat bangsa di hadapan komunitas global. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya setiap tokoh publik untuk bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikan, terutama yang berpotensi memecah belah persatuan.
"Ini menyangkut harga diri bangsa. Berita yang disebarkan sudah menyesatkan dan membahayakan. Maka dari itu, kami minta Roy Suryo berhenti bicara di media. Buktikan di meja hijau, buktikan secara hukum. Jangan menggiring opini publik,” katanya.
Ia menegaskan komitmennya untuk tidak terpancing melakukan tindakan reaktif. Menurut Budi, sikap ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan komitmen menjaga persatuan bangsa.
“Kami sabar karena kami patuh pada hukum. Kami tidak ingin negara ini terpecah belah. Karena itu, kami tidak melakukan gerakan apa pun. Tapi kami minta, Roy Suryo dan kawan-kawan jangan terus menyulut kemarahan rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Budi menyinggung beberapa tokoh lain yang dianggap turut menyebarkan provokasi, seperti Dr Tifa Budi menilai tindakan mereka sebagai bentuk kebencian dan dendam akibat kepentingan politik. Ia menyerukan agar semua pihak lebih bijak dalam menyampaikan kritik.
"Saatnya kita bersatu. Kritik itu sah, tapi bukan untuk menghancurkan. Kritik harus membangun, bukan menjadi alat pecah belah,” katanya.
Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, untuk melaporkan soal tudingan ijazah palsu yang dilayangkan oleh sejumlah pihak, Rabu pagi, 30 April 2025. Jokowi hadir dengan didampingi kuasa hukumnya.
Laporan dilakukan terkait adanya tudingan ijazah palsu oleh sejumlah pihak. Sebelumnya, Jokowi telah menyangkal ijazahnya palsu, bahkan ia memperlihatkan dokumen ijazah kepada awak media.
Tidak hanya ijazah dari Universitas Gadjah Mada (UGM), namun juga dari SD hingga SMA. Ijazah pertama yang ditunjukan ke awak media adalah ijazah SMAN 6 Solo, SMPN 1 Solo, dan ijazah SDN Tirtoyoso Solo. Kemudian, Jokowi menunjukan ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang semuanya ia pastikan merupakan ijazah asli.
