Mesir dan Rusia Bahas Gencatan Senjata Gaza, Tolak Entitas Paralel di Sudan

Kairo: Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan Menlu Rusia Sergey Lavrov membahas perkembangan terbaru terkait gencatan senjata di Gaza serta menolak pembentukan “entitas paralel” di Sudan, dalam percakapan telepon pada Sabtu.

Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan Abdelatty menegaskan upaya berkelanjutan Mesir untuk memperkuat kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan memastikan seluruh ketentuannya dijalankan secara penuh.

Ia menekankan pentingnya beralih ke fase kedua dari rencana tersebut, yang mencakup aspek politik, pembangunan, dan kemanusiaan, guna menjamin ketenangan yang berkelanjutan dan stabilitas kawasan.

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dimediasi oleh Turki, Mesir, dan Qatar di bawah pengawasan AS mulai berlaku pada 10 Oktober, setelah perang dua tahun di Gaza.

Israel mensyaratkan negosiasi fase kedua baru bisa dimulai setelah seluruh jenazah sandera diserahkan. Namun Hamas menyebut proses itu membutuhkan waktu karena besarnya kerusakan di wilayah tersebut.

Abdelatty juga menyoroti persiapan konferensi internasional di Kairo untuk rekonstruksi Gaza, menekankan pentingnya dukungan global dalam membangun kembali wilayah itu dan meredakan penderitaan kemanusiaan.

Mesir saat ini tengah menjalankan rencana rekonstruksi lima tahun yang disetujui Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) senilai sekitar 53 miliar dolar AS, sementara PBB memperkirakan biaya pemulihan Gaza mencapai 70 miliar dolar AS.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menewaskan hampir 69.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 170.600 lainnya.

Bahas Krisis Sudan

Dalam isu Sudan, kedua menteri menegaskan pentingnya menjaga lembaga-lembaga negara Sudan dan menolak segala bentuk entitas paralel. Abdelatty menyerukan upaya regional dan internasional yang terkoordinasi untuk mencapai gencatan senjata kemanusiaan menyeluruh serta membuka koridor aman bagi pengiriman bantuan.

Ia juga mengecam pelanggaran serius yang dilakukan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, dan menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan.

Pada 26 Oktober, RSF merebut El-Fasher dan diduga melakukan pembantaian terhadap warga sipil, menurut laporan lembaga lokal dan internasional, di tengah kekhawatiran bahwa serangan itu dapat memperdalam pembagian wilayah Sudan.

Pada Kamis lalu, RSF mengumumkan kesediaan untuk menerima gencatan senjata kemanusiaan yang diusulkan oleh empat negara — AS, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Mesir. Namun, rincian penerapannya belum diungkap, dan belum ada tanggapan resmi dari keempat negara tersebut maupun dari militer Sudan.

Sejak 15 April 2023, Sudan terjerumus dalam konflik bersenjata antara tentara nasional dan RSF yang telah menewaskan ribuan orang serta memaksa jutaan lainnya mengungsi.

Baca juga:  RSF Setujui Gencatan Senjata Kemanusiaan yang Diusulkan AS untuk Sudan