Segini Gaji yang Masuk Kategori Miskin di Indonesia

Jakarta: Terdapat perbedaan garis kemiskinan di Indonesia, antara standar yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Bank Dunia. Keduanya pun punya jumlah angka kemiskinan Indonesia yang berbeda.
 
BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan.
 
Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen nonmakanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.
 
Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan dua kali dalam setahun.
 
Di 2024, Susenas dilaksanakan pada Maret dengan cakupan 345 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia, dan pada September dengan cakupan 76.310 rumah tangga. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan nyata umumnya terjadi secara kolektif.
 
Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan.
 
Adapun Garis Kemiskinan nasional per kapita pada September 2024 tercatat sebesar Rp595.242 per bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp443.433 (74,50 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp151.809 (25,50 persen). Artinya, jika memiliki gaji sebesar Rp595.242 per bulan, maka orang tersebut termasuk penduduk miskin, berdasarkan penghitungan BPS.
 
"Namun perlu diperhatikan, konsumsi terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan per orang," tegas BPS.
 
Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia sendiri memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.803.590 per rumah tangga
miskin per bulan.
 
BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang atau setara dengan 8,57 persen dari total penduduk Indonesia. Jika dirinci lebih lanjut, jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 11,05 juta orang, sedangkan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 13,01 juta orang.
 

Baca juga: Standar Garis Kemiskinan Bank Dunia Dinilai Lebih 'Real' Ketimbang BPS

(Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Medcom.id)
 

Penghitungan Bank Dunia

 
Berbeda dengan data berdasarkan standar penghitungan Bank Dunia, yang kini menggunakan purchasing power parity (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017. Pergantian terjadi merata di tiga garis kemiskinan, pertama, standar tingkat kemiskinan ekstrem sebesar USD2,15 per kapita per hari naik menjadi USD3 per kapita per hari.
 
Kedua, revisi pada tingkat kemiskinan lower middle income country (LMIC) yang awalnya dipatok USD3,65 per kapita per hari diubah menjadi USD4,20 per kapita per hari. Ketiga, perubahan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas alias upper middle income country (UMIC), yakni dari yang sebelumnya hanya USD6,85 menjadi USD8,30 per kapita per hari.
 
Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam USD PPP atau Purchasing Power Parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dolar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli.
 
PPP memungkinkan penghitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, nilai PPP berbeda untuk setiap negara.
 
Untuk Indonesia, Bank Dunia mencatat USD1 PPP 2017 setara dengan Rp5.607,5. Untuk yang 2021, Bank Dunia belum mengeluarkan konversi resmi PPP ke rupiah. Seusai pengadopsian PPP 2021, Bank Dunia mengungkapkan kini garis kemiskinan internasional menjadi USD3 per orang per hari, naik dari sebelumnya USD2,15 berdasarkan perhitungan PPP 2017.
 
Selanjutnya, garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah menjadi USD4,20 per orang per hari (dari USD3,65), sedangkan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah atas menjadi USD8,30 per orang per hari (dari USD6,85). Padahal, Bank Dunia mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas sejak 2023, setelah mencapai pendapatan nasional bruto sebesar USD4.580 per kapita.
 
Itu artinya, Indonesia masuk rentang negara berpendapatan menengah ke atas, dengan kisaran pendapatan per kapita di USD4.466-USD13.845.
 
Bila dikonversi ke rupiah, orang Indonesia dengan pendapatan per hari Rp50 ribu, atau per bulan Rp1,5 juta per orang, tergolong miskin. Dengan rata-rata anggota keluarga di negeri ini 4,7 orang, sebuah keluarga di Indonesia dengan pendapatan per bulan Rp7 juta, oleh Bank Dunia masih dikategorikan miskin.
 
Dengan demikian, berdasarkan data Poverty and Inequality Platform Bank Dunia yang baru, jika menggunakan penghitungan PPP 2021, persentase penduduk miskin di Indonesia melonjak ke 68,2 persen dari total populasi pada 2024, atau setara dengan 194,4 juta orang, alias sekitar setiap tiga orang penduduk Indonesia, dua orang di antaranya miskin.