Pemerkosaan Mei 1998 Disebut Sebagai Tragedi Kemanusiaan yang Nyata

Jakarta: Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa mengecam keras pernyataan elite politik yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998. Pernyataan dinilai mencederai perasaan korban, pegiat HAM, serta menunjukkan ketidaktahuan dan sikap abai terhadap catatan sejarah kelam bangsa ini.

“Tragedi pemerkosaan saat Mei 1998 itu adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Jadi saya kira siapapun yang menyebut nggak ada tragedi perkosaan itu tentu sangat tidak pantas dan berpotensi menghapus jejak sejarah kekerasan seksual yang telah diakui secara luas, baik oleh Komnas Perempuan maupun berbagai lembaga independen nasional dan internasional," ungkap Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh, di Jakarta, Minggu, 15 Juni 2025.

Wakil Ketua Komisi IX DPR itu meminta siapa pun berhati-hati dalam berkomentar tanpa dibarengi dengan kajian mendalam. Terlebih, berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan.

"Seharusnya kaji dulu dengan benar, temui keluarga korban, masih banyak itu yang hidup. Paling tidak kalau malas mengkaji sendiri ya suruh tim penelitinya yang turun, jangan asal berkomentar enggak ada pemerkosaan (saat 1998)," tegas Ninik, sapaan akrabnya Nihayatul.
 

Baca Juga:  Pernyataan Fadli Zon Sebut Kekerasan Seksual 1998 Hanya Rumor Dinilai Buat Gaduh

Dia menekankan suara para korban, keluarga korban, dan hasil kajian Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sudah sangat nyaring terdengar sejak dulu. "Justru seharusnya penegakan hukum yang mereka perlukan, bukan pengingkaran kebenaran yang menyakitkan," ucap dia.

Ninik menambahkan tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah yang tidak hanya menewaskan banyak warga sipil, tetapi menyisakan luka mendalam bagi perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

"Fakta-fakta tentang pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa telah tercatat dalam laporan Komnas Perempuan, TGPF, dan menjadi perhatian dunia internasional. Mengingkari fakta tersebut sama saja dengan merendahkan martabat para korban dan menutup ruang pemulihan bagi mereka," ujar dia.