KPK Beberkan Kajian Soal Pertambangan, Mulai Perizinan hingga Tumpang Tindih Kebijakan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan kajian tentang masalah di sektor pertambangan kepada pemerintah hari ini. Masalah perizinan menjadi yang nomor satu dikaji Lembaga Antirasuah.

"Tentu banyak hal yang sudah dikaji, di antaranya masalah perizinan, kemudian pengelolaan, antara seperti informasi dan basis data," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025.

Setyo mengatakan, kajian ini dibuat KPK dari 2009 sampai sekarang. Selain perizinan, penambangan ilegal tanpa izin usaha menjadi masalah yang diadukan KPK dalam pertemuan ini.

"Kemudian juga masalah ketidaksinkronan dan disparitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk juga rendahnya pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi, baik secara keuangan, maupun secara administrasi oleh pelaku usaha," ucap Setyo.
 

Baca juga: KPK Dalami Payung Hukum Penetapan Dana Non-budgeter di BJB

Permasalahan lainnya yakni disparitas harga pasar ekspor dan domestik, yang menyusahkan negara, berdasarkan kajian KPK. Menurut Setyo, permasalahan di sektor pertambangan ini bisa berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM) sampai LPG.

"Dari kajian yang panjang, yang sudah diinformasikan, tentu ini menjadi kajian atau temuan, kemudian ditindaklanjuti kajian dan nantinya akan ada renaksi (rencana aksi)," ucap Setyo.

Rencana aksi sudah disepakati pemerintah dan KPK, berdasarkan pertemuan kali ini. Setyo optimistis pertemuan dengan pemerintah kali ini bisa membuat masalah pertambangan di Indonesia teratasi ke depannya.

"Saya sampaikan juga bahwa sudah juga keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan berdasarkan kajian dari Kedeputian Pencegahan terhadap sektor pertambangan ini," ujar Setyo.