Efisiensi Anggaran, Majelis Rektor Sebut Ada Kampus Terancam Tak Bisa Beroperasi

Jakarta: Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok mengusulkan agar besaran efisiensi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dikaji ulang. Kendati, sudah ada perubahan besaran pemangkasan anggaran. 

Ia menjelaskan mulanya anggaran Kemendiktisaintek terkena pemangkasan Rp22,5 triliun dari total pagu Rp57,6 triliun. Namun, sudah berkurang menjadi hanya Rp14,3 triliun dari total pagu.

"Terus terang Rp14,3 triliun ini juga kurang. Karena sebetulnya kondisi sebelum efisiensi pun kita kurang," kata Eduart dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X DPR, Kamis, 27 Februari 2025. 

Ia menjelaskan dalam perguruan tinggi memang ada Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), bantuan biaya yang berasal dari pemerintah. BOPTN berguna untuk mengatasi gap antara uang kuliah tunggal (UKT) dan biaya kuliah tunggal (BKT).

"Jadi BKT itu adalah kebutuhan ideal dan UKT yang dibayarkan mahasiswa. Ada gap antara BKT dan UKT dan itu yang coba diperkecil melalui BOPTN. Tapi BOPTN belum memenuhi 100 persen gap itu," bebernya.
 

Baca juga: Di Balik Efisiensi, Ada Bocor APBN 30%

Menurutnya efisiensi sebesar Rp14,3 triliun dari Kemdiktisaintek akan berdampak pada efisiensi BOPTN sebesar 50 persen. Hal ini otomatis akan semakin memperlebar jarak antara UKT dan BKT. 

"Ditambah lagi dengan dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang juga ikut diblokir dan dana terkait dengan operasional. Tentu ini akan berdampak," tegasnya. 

MRPTNI mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Mendiktisaintek dan mengusulkan dilakukan relaksasi blokir efisiensi. Pasalnya, akibat efisiensi tersebut, terdapat perguruan tinggi yang terancam tidak bisa beroperasi pada bulan ketiga atau keempat. 

“Karena tahun akademik kita berjalan Agustus-Juli dan itu yang berbeda dari tahun anggaran dan perlu menjadi perhatian kita. Maka dari itu kami meminta Kemdiktisaintek untuk ada usulan tambahan sehingga efisiensi yang tadinya Rp14,3 triliun mungkin bisa diturunkan lagi," ujarnya.

MRPTNI menyampaikan dukungan terhadap langkah efisiensi dengan catatan dilakukan proporsi yang rasional. Sehingga perguruan tinggi tetap dapat menjalankan layanan tri dharma. 

MRPTNI berharap BOPTN tidak ada di angka 50 persen, kemudian juga PNBP yang diefisienkan juga diturunkan, bahkan idealnya nol. Sebab, kaya dia, ini menyangkut UKT mahasiswa yang harus kita kembalikan dalam bentuk layanan kepada mahasiswa. 

"Adapun BOPTN diperlukan untuk menutup gap antara UKT dan BKT tadi. Kita juga ingin melakukan optimalisasi terhadap anggaran yang ada. Sehingga besar harapan kita ada support dari Komisi X DPR RI dan juga pemerintah," urainya.