Aplikator Diminta Kasih BHR Ojol Sebesar 20 Persen dari Pendapatan Setahun Terakhir

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan jasa layanan angkutan berbasis daring untuk memberikan bantuan hari raya (BHR) kepada para mitranya. BHR tersebut sebesar 20 persen dari pendapatan bersih mitra dalam 12 bulan terakhir. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo pada tahun ini pemerintah memberi perhatian kepada pengemudi dan kurir online. Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai," ujar Yassierli dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.

Imbauan untuk memberikan BHR itu dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan NOMOR M/3/HK.04 .OANU2A25 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Pemberian BHR berlaku dengan ketentuan, pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik diberikan secara proporsional sesuai kinerja. Bonus diberikan dalam bentuk uang tunai dengan penghitungan 20 persen dari rerata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

Pengemudi dan kurir online di luar kategori tersebut diberikan BHR sesuai dengan kemampuan perusahaan aplikasi. Pemberian BHR juga tak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online sesuai dengan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi.

"Pemberian bonus hari raya keagamaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras mereka yang telah berkontribusi dalam mendukung layanan transportasi dan logistik digital di Indonesia. Saya harap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik demi kesejahteraan para pengemudi dan kurir online dan untuk mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang harmonis," ujar dia.
 

Baca Juga:  Bukan THR, Pemerintah Imbau Aplikator Beri BHR untuk Mitra Ojol

Menurut dia, semestinya tak ada masalah dalam pemberian BHR tersebut. Sebab, pemerintah dan perusahaan penyedia jasa telah berembuk dalam empat bulan terakhir. Skema hitungan yang muncul dalam SE juga disebut sebagai titik temu dan kesepakatan bersama dari pemerintah, perusahaan, dan mitra.

"Ini hasil komunikasi, hasil diskusi, dan saya yakin teman-teman dari pengemudi dan kurir online bisa menerima. Saya juga berterima kasih pada perusahaan aplikasi yang juga berkomitmen untuk melaksanakan itu," kata Yassierli. 

Mengenai skema pemberian BHR kepada pengemudi dan kurir online, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan aplikasi. Hal itu juga terkait dengan data jumlah penerima BHR. 

Pemerintah optimistis pemberian BHR ini tak akan menjadi alasan bagi perusahaan aplikasi untuk mengutak-atik tarif maupun mengurangi kesejahteraan para mitranya di kemudian hari. 

"Kami tidak mengkhawatirkan itu, jadi kalau permasalahan terkait dengan tarif ini tentu sudah ada regulasi terkait dengan tarif. Kita ingin membangun hubungan industrial Pancasila yang harmonis dan kita masih punya PR besar ke depan," kata Yassierli. 

Data yang saat ini diterima pemerintah, terdapat 250 ribu pengemudi online berstatus aktif dan 1,5 juta merupakan pengemudi online dengan status paruh waktu.