Kasus Perintangan, Kejagung Usut Pertimbangan Vonis Lepas CPO

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berinisial HM dan HA untuk mendalami kasus perintangan perkara vonis lepas suap minyak mentah atau CPO. Pertimbangan hakim yang memberikan putusan onslag didalami penyidik.

"Pertanyaan berikut adalah apa yang menjadi pertimbangan dari putusan ini sehingga onslag? Nah kita membaca di situ melihat bahwa ada pertimbangan adanya putusan perdata," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Jumat, 30 Mei 2025.

Harli mengatakan, hakim menyatakan ada perbuatan pelanggaran hukum dalam kasus suap CPO dalam kasus ini. Namun, dinyatakan bukan pelanggaran pidana untuk terdakwa korporasi.

Alasan para pengadil melepaskan perusahaan itu kini diulik. "Nah putusan perdata itu yang dipertimbangkan sehingga putusan di pidananya terhadap korporasi dinyatakan onslag makanya penyidik merasa perlu dan ini menjadi kebutuhan bahwa ingin mendalami terkait dengan peran yang bersangkutan ini terhadap putusan perdata itu," ungkap dia.
 

Baca juga:  Kejagung Duga Uang Suap Vonis Lepas CPO Berasal dari Wilmar Group

Kejagung meyakini perintangan ini bukan cuma di vonis putusan perdata. Tapi, kata Harli, akan dijadikan pertimbangan untuk melepas para terdakwa di kancah pidana.

"Nah ini akan banyak pertanyaan apakah putusan perdata bisa dijadikan dasar untuk pertimbangan dalam putusan pidana," terang Harli.

Kejagung menetapkan delapan tersangka dalam kasus suap sebesar Rp60 miliar ini. Mereka ialah hakim Djuyamto, hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtarom, dan Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Sementara tersangka lainnya adalah Wahyu Gunawan (WG) selaku panitera muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Marcel Santoso dan Ariyanto Bakri sebagai advokat atau pengacara, serta Muhammad Syafei selaku anggota tim legal PT Wilmar Group.

Selain itu, penyidik Kejagung juga telah menggeledah sejumlah lokasi dan mengamankan barang bukti. Antara lain berupa uang Dolar Amerika Serikat (USD) dan Dolar Singapura (SGD), serta puluhan kendaraan mewah.