BSKDN Kemendagri Tekankan Pentingnya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah. Sebab, kemiskinan dinilai berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN Faisal Syarif saat memimpin Rapat Pembahasan Policy Brief Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah di Ruang Rapat Pustrajakan KKPP.

"Kemiskinan ekstrem tidak bisa dibiarkan terus berlangsung karena dampaknya sangat luas, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat, ini harus benar-benar diperhatikan," jelas Faisal, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024. 

Dia menerangkan kemiskinan ekstrem dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Seperti, kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

Faisal menambahkan penghapusan kemiskinan ekstrem bukan hanya target nasional, tetapi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah. 

"Kolaborasi sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, sehingga hasilnya dapat lebih maksimal," ujar dia. 

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023, sebanyak 25,90 juta orang atau sekitar 9,36 persen. Jumlah ini menurun sebanyak 250 ribu orang (year-on-year), dan menurun sebanyak 460 ribu orang jika dibandingkan September 2022. 

Kemiskinan ekstrem Indonesia juga menunjukkan tren penurunan signifikan dari 2,14 persen pada Maret 2021, menjadi 2,04 persen pada Maret 2022, dan Maret 2023 menjadi hanya 1,12 persen. Apabila tren penurunan ini terus berlanjut, tak dapat dipungkiri Indonesia dapat memperoleh angka kemiskinan ekstrem mendekati nol pada 2024, setidaknya di bawah 0,5 persen. 

"Kemudian (daerah perlu)  menyiapkan skema bagi masyarakat yang sudah keluar dari garis kemiskinan ekstrem, misalnya (penyediaan) lapangan kerja, pendampingan (atau pelatihan usaha untuk masyarakat) agar tidak kembali lagi ke garis kemiskinan ekstrem dan beragam langkah lainnya," terang Faisal.