Dorong Daya Beli, Pemerintah Harus Punya Kebijakan Berkelanjutan

Jakarta: Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan untuk mendorong daya beli masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan yang sifatnya sesaat. Akan tetapi, harus berkelanjutan dan menyasar pada masalah pokok.
 
"Artinya ini bukan sekedar karena inflasi rendah kemudian daya beli strateginya begini nanti besok tahun depan inflasinya sudah bagus atau lebih tinggi daya belinya kemudian berubah lagi kebijakannya, tidak begitu ya," kata Faisal saat dihubungi pada Rabu, 3 Januari 2024.
 
Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons soal data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menginformasikan inflasi pada Desember 2023 di angka 2,61 persen secara year on year (you), yang diakibatkan oleh daya beli masyarakat yang minim.
 
Ia menegaskan, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah harus memiliki kebijakan untuk menggerakkan ekonomi domestik.
 
"Dan itu banyak sekali peran dari kebijakan fiskal, jadi kebijakan yang kaitannya dengan spending APBN. Satu hal pemanfaatan pasar dalam negeri untuk kepentingan pelaku usaha dalam negeri menjadi penting di samping strategi penciptaan lapangan kerja," tutur dia.
 
Pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN, ujar Faisal, sangat bisa menggerakkan ekonomi dalam negeri dengan cara memaksimalkan pemanfaatan produk dari dalam negeri.
 
"Mulai dari pengadaan alat-alat kantor pemerintah atau untuk perjalanan dan lain-lain yang semuanya menggunakan produk barang dan jasa dari dalam negeri, nah ini yang akan membantu pelaku usaha didalam negeri," imbuh dia.

Baca juga: Pemerintah Bantah Tahan Belanja Negara Demi Telan Defisit Anggaran
 

Strategi ke UMK biar 'lincah'

 
Selain itu, lanjut Faisal, pemerintah juga harus memikirkan strategi untuk para usaha mikro dan kecil (UMK), karena sebagian besar pelaku usaha di Indonesia adalah UMK bahkan ultramikro.
 
"Jadi artinya capacity building untuk usaha harus terus dilakukan secara kontinu dan tidak terbatas hanya pada aspek pembiayaan tapi juga aspek lain termasuk manajemen dan akses pasar. Jadi akses pasar pelaku UMKM harus dijaga terutama untuk yang di dalam negerinya," terang dia.
 
Strategi berikutnya berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, Faisal mendorong pemerintah meningkatkan pengadaan barang dan jasa dengan program-program yang disalurkan lewat Kementerian/Lembaga.
 
"Itu harus dilihat program yang sifatnya padat karya. Jadi strategi penciptaan lapangan kerja ini adalah yang sifatnya bisa meningkatkan daya beli dan mengentaskan kemiskinan secara lebih permanen dibandingkan dengan bansos," tegas dia.
 
Strategi lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat adalah dengan membuka ruang investasi untuk menciptakan daya beli yang lebih tinggi.
 
"Harus ada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta upahnya yang bagus. Investasi yang masuk harus diarahkan ke sektor padat karya dan memperhatikan masalah kualitas pekerjaan untuk tenaga kerjanya," tutup Faisal.