Ilustrasi. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia
Jakarta: Pemerintah membantah menahan aktivitas belanja untuk menekan defisit anggaran.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan justru realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 melampaui alokasi dana yang disediakan.
"Tidak ada (belanja) yang ditahan. Bahkan realisasinya 100,2 persen dari rencana di dalam Perpres 75/2023 yang kita sampaikan setelah laporan semester. Perubahan yang ada di dalam Perpres itu bahkan naik, dan kita bisa realisasikan belanja 100,2 persen, sehingga tidak ada belanja yang ditahan," ujar Isa dalam konferensi pers APBN dilansir Media Indonesia, Rabu, 3 Januari 2024.
Realisasi belanja negara sepanjang 2023
Merujuk data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara sepanjang 2023 menembus Rp3.121,9 triliun. Realisasi itu setara 102 persen dari alokasi belanja negara awal sebesar Rp3.061,2 triliun dan 100,2 persen dari alokasi belanja negara yang ada di dalam Perpres 75/2023 senilai Rp3.117,2 triliun.
Serapan belanja negara tersebut berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat senilai Rp2.240,6 triliun yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp1.153,5 triliun dan belanja non K/L Rp1.087,2 triliun. Kemudian realisasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp881,3 triliun.
Isa mengatakan, optimalisasi kinerja belanja negara itu turut diiringi oleh menguatnya pendapatan negara. Sepanjang 2023, realisasi sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.774,3 triliun, setara 112,6 persen dari desain APBN awal dan 105,2 perse dari Perpres 75/2023.
"Jadi kita mendapatkan penerimaan yang cukup baik, sehingga jauh lebih tinggi dari target dan belanja tetap ada kenaikan sedikit, tetapi secara overall kita dapat defisit yang lebih rendah," jelas dia.
Dengan realisasi belanja dan pendapatan negara itu, defisit APBN 2023 sejauh ini tercatat mencapai Rp347,6 triliun, setara 1,65 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
(M Ilham Ramdhan)
Streaming