Defisit 1,65%, APBN 2023 Dinilai Berkinerja Positif

Jakarta: Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2023 mencapai Rp347,6 triliun, setara 1,65 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi tersebut dinilai merupakan capaian positif lantaran berada jauh di bawah desain defisit yang sebelumnya disusun oleh pengelola keuangan negara.

"Jadi cerita APBN 2023 end of journey pascapandemi covid-19 ini ditutup dengan baik, ditutup dengan husnul khotimah, belanja tinggi, namun defisitnya jatuh lebih rendah, Rp347,6 triliun atau 1,65 persen," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Selasa, 2 Januari 2024.

Dia mengatakan, desain awal defisit APBN 2023 ditetapkan sebesar Rp598,2 triliun, setara 2,84 persen terhadap PDB dan kemudian diubah pada tengah tahun menjadi Rp479,9 triliun, setara 2,27 persen terhadap PDB. Realisasi defisit yang berada di angka 1,65 persen terhadap PDB dianggap sebagai sebuah pencapaian yang cukup baik di tengah gempuran ekonomi global.

Defisit yang jauh lebih rendah itu diperoleh dari kinerja pendapatan negara sepanjang 2023 yang sementara ini tercatat sebesar Rp2.774,3 triliun. Perolehan itu setara 112,6 persen dari target awal sebesar Rp2.463 triliun dan 105,2 persen dari target pendapatan hasil revisi di tengah tahun senilai Rp2.637,2 triliun.

Pendapatan negara yang melampaui target itu banyak dikontribusikan oleh penerimaan perpajakan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan perpajakan selama 2023 mencapai Rp2.155,4 triliun, setara 106,6 persen dari target awal dan 101,7 persen dari target hasil revisi. Itu berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp286,2 triliun.

Selain itu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp605,9 triliun, setara 137,3 persen dari target APBN awal dan 117,5 persen dari target hasil revisi tengah tahun. Sementara pendapatan negara yang berasal dari hibah tercatat mencapai Rp13 triliun, atau 3.172,4 persen dari prakiraan awal APBN yang hanya Rp0,4 triliun dan 419 persen dari prakiraan penerimaan hibah hasil revisi tengah tahun senilai Rp3,1 triliun.

"Pendapatan negara itu 112,6 persen dari APBN awal, kalau dilihat dengan hasil revisi, APBN realisasi sementara tetap di atas itu 105,2 persen, atau tumbuh 5,3 persen. Ini adalah satu capaian dari sisi pendapatan negara yang baik, karena dihadapkan ekonomi dunia yang melemah, harga komoditas jatuh. Dengan pendapatan yang kuat itu kita mampu mendanai belanja negara," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Realisasi Pendapatan Negara Hampir Capai Target
 

Realisasi belanja negara capai Rp3.121,9 triliun

Sementara itu realisasi belanja negara sepanjang 2023 tercatat mencapai Rp3.121,9 triliun, setara 102 persen dari alokasi awal dan 100,2 persen dari alokasi hasil revisi tengah tahun. Kinerja belanja negara tersebut banyak didukung oleh realisasi belanja Kementerian/Lembaga (KL) yang terserap Rp1.153,5 triliun, atau 115,2 persen dari alokasi awal dan hasil revisi tengah tahun. Kinerja itu, kata Sri Mulyani, menunjukkan kinerja belanja negara masih terakselerasi dengan baik.

Sementara belanja non K/L yang banyak ditujukan untuk subsidi dan kompensasi mengalami pertumbuhan yang lambat. Sepanjang 2023, realisasi belanja non K/L tercatat sebesar Rp1.087,2 triliun, atau 87,3 persen dari alokasi awal dan 83,5 persen dari alokasi hasil revisi tengah tahun. Tidak optimalnya penyerapan belanja tersebut disebabkan karena adanya normalisasi harga komoditas dunia, utamanya minyak mentah.

"Yang turun belanja non K/L karena harga komoditas, terutama minyak yang rendah. Asumsi awal itu harga minyak mentah adalah USD90 per barel, ternyata realisasinya hanya USD78, makanya jumlah subsidi dan kompensasi lebih rendah," terang Sri Mulyani.

Capaian positif kinerja anggaran juga tercermin dari keseimbangan primer yang mencatatkan surplus. Setidaknya, kata perempuan yang kerap disapa Ani tersebut, ini merupakan kali pertama dalam 10 tahun terakhir. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp92 triliun. Padahal awalnya keseimbangan primer didesain defisit Rp156,8 triliun dan diturunkan menjadi Rp38,5 triliun dalam revisi tengah tahun.

"Ini adalah pembalikan yang luar biasa. Turn around ini lebih dari Rp166 triliun (dari realisasi keseimbangan primer 2022). Ini adalah cerita positif dari APBN 2023," tutur dia.

Adapun realisasi pembiayaan anggaran sepanjang 2023 tercatat sebesar Rp359,5 triliun, setara 60,1 persen dari target awal Rp598,2 triliun dan 74,9 persen target hasil revisi tengah tahun senilai Rp479,9 triliun. Dengan kata lain, penarikan utang untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada 2023 jauh lebih rendah dari yang dialokasikan dalam perencanaan.

Dengan kinerja anggaran sepanjang 2023 itu, maka terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp11,9 triliun.

"Pembiayaan turun drastis, hanya Rp359,5 triliun. Artinya turun drastis dari original plan, kalau dibanding 2022, yang Rp591 triliun, maka pembiayaan 2023 itu turun 39 persen, sangat dalam turunnya, menggambarkan APBN makin sehat dan kita masih punya silpa Rp11,9 triliun," kata Ani.

Namun dia mengingatkan, kinerja APBN 2023 itu masih bersifat sementara dan belum final. Sebab, Badan Pemeriksa Keuangan baru akan melakukan audit penggunaan APBN pada Februari-Maret 2024.