KUHP Baru Diyakini Membuat Hukum Indonesia Lebih Relevan

Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membeberkan urgensi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beleid baru itu diyakini membuat sistem hukum Indonesia semakin relevan.

"Ini upaya menyusun kodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Asep Nana Mulyana dalam diskusi virtual, Selasa, 30 April 2024.

Asep mengatakan ada tiga perkembangan yang diatur dalam KUHP baru. Tiga hal tersebut terkait permasalahan utama dalam hukum pidana.