Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Intervensi Polda Jateng ke Guru Besar

Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengecam intervensi Polda Jawa Tengah ke guru besar. Mewakili koalisi, Ketua PBHI Julius Ibrani meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bergerak menyikapi intervensi anggotanya.

Menurut Julius, Kapolri mesti memastikan hal tersebut tak terulang. Khususnya, terhadap kebebasan berpendapat civitas akademika dalam menyuarakan aspirasi.

"Menjamin keamanan dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan akademik dan berpendapat yang dilakukan guru besar, dosen, rektor, mahasiswa, dan kalangan akademisi lainnya," kata Julius dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Februari 2024.

Julius juga meminta Kepolisian Daerah di Jawa Tengah menghentikan intimidasi. Jangan sampai intimidasi berlarut dan menjadi tindakan represi kepada masyarakat.

"Khususnya lagi terhadap para guru besar, dosen, rektor, mahasiswa, dan kalangan akademisi lainnya," kata Julius.

Sementara itu, Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Kapolri tegas. Termasuk, dalam memberi sanksi kepada anggotanya.

"Meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberhentikan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, karena telah melanggar prinsip netralitas Polri dalam perhelatan politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," kata Gufron.
 

Baca Juga:  Surya Paloh: Demokrasi Indonesia Sudah "Lampu Kuning"

Menurut dia, intervensi tersebut masuk kategori intimidasi. Sebab, mengarah ke permintaan agar guru besar tak ikut mengkritik pemerintahan Jokowi. Dalih cooling system sebagai tajuk intervensi dinilai tak relevan.

Gufron mendesak Kapolri menindak tegas anggotanya. Supaya tak menjadi preseden buruk dan mencederai netralitas Polri dalam mengawal Pemilu 2024.

"Kapolri mesti memproses hukum secara tegas terhadap siapa pun di jajaran kepolisian yang telah melakukan pelanggaran maupun kejahatan pemilu," kata Gufron.