Civitas akedemik UMS membacakan maklumat kebangsaan, menghadapi kecemasan akan perkembangan demokrasi di Indonesia menjelang Pilpres 2024. Medcom.id/ Triawati Prihatsari
Media Indonesia • 5 February 2024 11:23
Surakarta: Sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengeluarkan maklumat kebangsaan. Maklumat didasari rasa prihatin dengan banyaknya penyimpangan dan peluruhan fondasi kebangsaan secara terang terangan di tengah pelaksanaan Pemilu 2024.
"Hal ini terutama terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotisme dan oligarkis, yang semakin diperburuk oleh praktik politik presiden yang tidak netral," kata salah satu Guru Besar UMS, Prof Aidul Fitriciada Azhari, saat membacakan maklumat kebangsaan seluruh sivitas akademima UMS.
Ketua Komisi Yudicial (KY) RI periode 2016-2018 itu mengatakan praktik politik presiden yang tidak netral dalam kontestasi Pemilu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan secara masif.
Menurut suara sivitas akademika UMS, situasi tersebut menunjukkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan telah kehilangan adab dan etika, yang mengancam masa depan demokraso, supremasi hukum dan terwujudnya keadilan sosial yang dicita citakan dalam konstitusi UUD 45.
"Presiden dan para elite politik mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan yang bukan hanya bertujuan memperoleh kekuasaan, melainkan untuk mewujutkan kesejahteraan dan keadilan sosial bangsa Indonesia," jelasnya.
Kepada pemimpin pemerintahan dan aparatur hukum, diserukan untuk menegakkan supremasi hukum dengan tudak menyalahgunakan hukum untuk kepentingan politik atau ekonomi yang bersifat pribadi atau golongan.
"Serta menjalankan hukum tanpa pandang bulu dan tidak partisan," jelas Aidul yang didampingi Rektor UMS Prof Dr Sofyan Anif bersama puluhan guri besar perguruan tinggi Muhammadiyah di Solo ini.
Maklumat Kebangsaan sitivitas akademika UMS juga mengajak seluruh rakyat menolak praktik politik uang dalam bentuk apa pun, termasuk menolak penggunaan keuangan negara untuk kepentingan elektoral, dalam bentuk bantuan sosial atau bansos.
Rektor UMS Prof Dr Sofyan Anif menegaskan kegiatan maklumat kebangsaan sivitas akademika UMS ini adalah sebagai tanggungjawab moral, dan bukan karena pihaknya ikut ikutan dengan yang sudah dilakukan perguruan tinggi di sejumlah daerah di tanah air.
"UMS adalah perguruan tinggi yang mengajarkan nilai nilai etika dan moral serta ideologi al Islam Kemuhammadiyahan, selagai upaha menegakkan kompetensi spiritual kepada masyarakat luas," ungkap Sofyan Anif.
Pada bagian lain Aidul tidak sependapat dengan pernyataan Istana Negara yang menyebut kegiatan seruan moral yang dilakukan perguruan tinggi belakangan ini sebagai gerakan partisan.
"Ini bukan orkestrasi politik, melainkan orkestra partisan, ini adalah orkestra kewarasan dan orkestrasi moral. Sebab yang dilakuka para guru besar dan akademisi ini tidak terkoneksi dengan koalisi masyarakat sipil tertentu. Tetapi semua berangkat dari pertimbangan dan diskusi di internal kampus," jelas Aidul Fitriciada.